JAKARTA - Kenaikan kasus positif Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Pemerintah didorong untuk cepat mengambil langkah tegas untuk mengurangi laju penularan.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane mengungkapkan, untuk crash program 14 hari ada sejumlah hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda). Pertama, menerapkan karantina wilayah. Hal ini dinilai efektif untuk membatasi pergerakan orang.
Namun, pemda juga harus siap dengan konsekuensi yang mengikutinya. Salah satunya, soal kewajiban mencukupi keperluan logistik warga selama masa karantina seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Karantina. “Kalau untuk sesaat bisa efektif, tapi tidak untuk jangka waktu lama,” ujarnya, (20/6).
Kedua, triage pasien. Menurutnya, pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala tidak perlu dirawat di rumah sakit. Ketiga, tambah alokasi tempat tidur terutama untuk intensive care unit (ICU). Terakhir dan yang jadi pemungkas, perkuat program tracing.
Dia menjelaskan, tracing itu sejak awal pandemi hingga kini memegang peranan sangat penting. Di sini, fungsinya bukan hanya mencari kasus. Namun, juga containment dengan melakukan isolasi dan karantina. Dengan begitu, mereka yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala bisa termonitor walau tidak di rumah sakit. “Kalau enggak ada tracing ya seperti inilah jadinya. Masih jalan-jalan atau tidak mau di-swab,” tegasnya.
Sayangnya, tracing semakin kendur. Padahal, sudah semakin banyak mutasi SARS-CoV-2 yang masuk Indonesia. Bahkan, kenaikan kasus saat ini disumbang oleh penularan dari varian baru tersebut.
Di sisi lain, sebelumnya pemerintah pusat sempat gembar-gembor soal menerjunkan tim tracing. “Kita lihatlah, itu tim cuma bolak balik saja tidak jelas,” keluhnya.
Sementara untuk jangka panjang, kata dia, pemerintah harus mengikuti pedoman pengendalian dengan baik. Kemudian, perkuat tracing dan vaksinasi. Sebab, pengendalian pandemi ini harus sistemis, tidak boleh asal.
Dia menegaskan, vaksin Covid-19 yang ada saat ini cukup efektif mengendalikan kasus Covid-19. Termasuk dalam memerangi masuknya varian baru yang disebut lebih ganas dalam infeksi penularan. “Insyaallah, kalaupun turun (efektivitasnya) sedikitlah,” tegasnya.
Disinggung soal rencana pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Juli nanti, Masdalina meminta agar sekolah tak dibuka untuk wilayah epicentre dan hotspot. Yakni, 25 kabupaten/kota yang memang ditetapkan sebagai zona merah. Sementara sisanya, menurut dia, tak jadi masalah asal protokol kesehatan diterapkan secara ketat.
Terpisah, sejumlah kementerian mulai menerapkan 75 persen work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bagi pegawai. Salah satunya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Aturan itu berlaku bagi seluruh kantor Kemenaker yang berada di kabupaten/kota berstatus zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19.
Penerapan aturan tersebut setelah memerhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/14/HK.04/IX/2020 tentang Sistem Bekerja Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru di Kemenaker.
“Sesuai arahan menaker, para pegawai yang bekerja pada tiap unit kerja melaksanakan work from office (WFO) maksimal 25 persen dari jumlah pegawai dengan pertimbangan berada dalam zona merah,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi.
Sementara, bagi yang berada zona kuning atau zona oranye, bisa melaksanakan WFO maksimal 50 persen dari jumlah pegawai. WFO tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan kantor. Kebijakan ini diambil sebagai upaya perlindungan para pegawai beserta keluarga, dan masyarakat di sekitar lingkungan kerja dari penyebaran Covid-19.
Kendati demikian, Anwar meminta dalam menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro itu harus tetap memerhatikan target kinerja unit kerja dan target kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang telah ditentukan. “WFH itu bukan berarti libur. Jadi, target unit, kinerja ASN, dan layanan tetap harus dilaksanakan,” tegasnya.
Ia mengingatkan ASN agar menerapkan protokol kesehatan lebih ketat. Sementara kepada ASN yang melakukan WFH untuk tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain. “Ketika ASN melakukan WFH, jangan bepergian ke luar daerah dulu, kecuali mendesak. Semua orang harus mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah waspada dan bergerak cepat mengatasi lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah. Menurut dia, masih banyak daerah yang kapasitas testing dan tracing masih di bawah standar global. Padahal dua langkah tersebut penting untuk menekan potensi penularan.
“Lonjakan kasus ini harus jadi alarm bagi pemerintah untuk waspada dan segera bergerak cepat melakukan langkah antisipasi dengan meningkatkan testing. Jangan sampai kita baru gelagapan setelah semakin banyak daerah zona merah,” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebagaimana yang diberitakan, Satgas Covid-19 menyebut, terdapat 29 kabupaten/kota yang merupakan zona merah. Paling banyak di Pulau Sumatra dengan 17 kabupaten/kota. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah daerah zona merah paling banyak. Yakni, Wonogiri, Kudus, Grobogan, Tegal, Sragen, Semarang, Jepara.
Netty mendorong pemerintah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di daerah. Rumah sakit di daerah yang bukan zona merah juga harus disiapkan untuk membantu menangani pasien. Mengingat, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di setiap daerah semakin menipis.
Menurut Netty, perlunya mengkaji kemungkinan pemberlakuan lockdown total untuk mengendalikan kasus. Sebab, ancaman Covid-19 varian baru telah dikonfirmasi masuk ke Indonesia. Pemerintah harus lebih ketat agar jangan sampai masyarakat mengalami pandemic fatigue (kelelahan akan pandemi).
“Kondisi itu membuat masyarakat pesimistis akan ketidakpastian wabah global ini berakhirnya. Akibatnya, masyarakat mulai tidak mematuhi protokol kesehatan. Ini dapat menjadi situasi yang berbahaya,” tandasnya.
VAKSIN
Pemerintah kembali mendatangkan vaksin corona (Covid-19) Sinovac, Minggu (20/6). Kali ini, 10 juta dosis vaksin merek Sinovac itu tiba melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Sebanyak 10 juta dosis vaksin Sinovac itu merupakan tahap ke-17. Vaksin tiba di Indonesia sekitar pukul 12.39 WIB. Vaksin diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-891. “Hari ini (kemarin) kita kedatangan lagi 10 juta vaksin. Artinya sudah 91 juta dosis yang sudah tiba di Indonesia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi.
Pemerintah terus mendatangkan vaksin untuk mengamankan 426,8 juta dosis vaksin Covid-19. Ia mengatakan, pemerintah selalu berupaya menghadirkan vaksin agar semua masyarakat memperoleh manfaat. Menurut dia, vaksin ini sudah dijamin dari beragam aspek, mulai pemenuhan, keamanan, efikasi, hingga mutunya.
Ia mengatakan, meski vaksinasi terus berjalan, pemerintah tetap mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan Indonesia akan kedatangan setidaknya 3-7 juta dosis vaksin virus corona asal perusahaan farmasi Amerika Serikat, Pfizer pada Juli 2021.
Juru Bicara Vaksinasi dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, rencana kedatangan Pfizer itu diharapkan dapat membantu upaya akselerasi program vaksinasi nasional di semester dua atau Juni-Desember 2021.
Saat ini untuk program vaksinasi pemerintah hanya mengandalkan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. “Juli kemungkinan Pfizer dan AstraZeneca ya. (Pfizer) rencananya 3-7 juta dosis,” terang Nadia.
Dia melanjutkan, pada Juni nanti vaksin yang akan datang, baik Pfizer maupun AstraZeneca adalah vaksin yang didatangkan pemerintah melalui skema berbayar, bukan gratis melalui skema kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX. “Ini yang kita beli langsung ke produsennya ya, seperti AstraZeneca pada Juli kita beli, kalau yang Juni dari COVAX,” terang dia. (mia/JPG/rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria