Siapa sosok kepala Otorita Nusantara masih misteri. Putra daerah diminta tidak jadi penonton. Diharapkan mampu mengambil peran penting di lembaga tersebut.
M Ridhuan
mad.dhuan@gmail.com
NAMA-nama tokoh dari Kaltim yang disebut pantas memimpin Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus bermunculan. Bahkan kelompok masyarakat di Kalimantan ikut menyumbang nama. Menyorong putra daerah. Meski kecil kemungkinannya dipilih Presiden Joko Widodo, namun mereka berharap ada tokoh Kaltim yang bisa masuk struktur badan otorita. Memegang jabatan strategis.
Pengamat politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Lutfi Wahyudi menjelaskan, siapa pun sosoknya yang menjadi prioritas adalah agenda yang dibawa. Saat ini yang paling mendesak adalah terkait tata ruang dan penyelamatan lingkungan. Sebab, dua hal itu yang akan menentukan nasib Kaltim pada masa depan. “Saya tak ingin terjebak dukung mendukung jika bicara nama siapa yang pantas. Tapi yang utama ada pada kriterianya,” jelas Lutfi, kemarin (2/2).
Baginya, publik khususnya di Kaltim jangan terjebak melihat calon kepala otorita berdasarkan latar belakang kedaerahan. Tetapi kemampuan dan pengalaman. Karena akan sangat disayangkan bila sosok yang mampu kemudian diafiliasikan dengan predikat putra daerah. Baginya sosok putra daerah cukup menjadi nilai plus dibandingkan kemampuan sosok tersebut. “Kalau disorong atas nama putra daerah, justru mengerdilkan sosok tersebut. Padahal dia mampu dan berpengalaman,” ujarnya.
Lutfi menyebut, Nusantara adalah sebuah wilayah rintisan baru. Desain besar sudah ada. Namun, masih banyak hal teknis yang perlu diwujudkan secara konkret dan sejalan dengan visi-misi pemindahan ibu kota baru. Karena itu, memang diperlukan ahli-ahli yang mumpuni dan berpengalaman.
Itu sebabnya Presiden Jokowi pernah menyebut syarat seorang kepala otorita adalah sosok yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang kepemimpinan dalam membangun sebuah kota.
“Perlu diingat, ibu kota ini kepentingan bukan hanya Kaltim, tapi Indonesia secara utuh. Jadi, sosok yang ada jangan sampai diembel-embeli putra daerah. Tetapi berdasarkan kapasitas dan pengalaman itu,” bebernya.
Dirinya tak memungkiri, nama-nama tokoh Kaltim yang belakangan mencuat, sebagian memiliki kemampuan. Meski bukan sebagai kepala otorita, namun bisa memegang jabatan strategis. Khususnya yang berkaitan dengan tata ruang dan penyelamatan lingkungan. Dilihat dari latar belakang dan pengalaman, ada nama Sekprov Kaltim Muhammad Sa’bani dan mantan gubernur Kaltara Irianto Lambrie.
“Jika berbicara dua sosok ini, memang memiliki kemampuan dan pengalaman mengenai tata ruang. Keduanya juga punya latar belakang yang kuat,” kata Lutfi.
Selain itu, mantan wali kota Balikpapan Rizal Effendi yang berpengalaman memimpin Kota Minyak dua periode juga bisa diperhitungkan. Adapun sosok lain yang mencuat, seperti Agus Tantomo, mantan wakil bupati dan bupati Berau 2016-2021. Mantan anggota DPRD Kaltim itu dinilai memiliki pengalaman dan latar belakang pendidikan perencanaan wilayah dan kota. Dia juga menyelesaikan S-2 di Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.
“Kalau dari kalangan akademisi, lebih tepat bisa mengisi di bidang-bidang strategis sesuai keahlian. Menjadi staf ahli yang membantu kepala otorita,” kata Lutfi ketika ditanya sosok – sosok akademisi yang layak menjadi bagian badan otorita IKN.
Adapun dari sosok akademisi, terdapat Rektor Universitas Balikpapan Isradi Zainal yang sudah lama konsen mengkritisi IKN. Bahkan ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Kaltim itu sering mengikuti forum-forum pembahasan pemindahan IKN tingkat nasional.
Sementara itu, pengamat energi terbarukan Bob Sulaiman Effendi memiliki kriteria kepala otorita IKN Nusantara. Seperti berwawasan internasional. Sebab, Nusantara akan didatangi banyak tokoh dunia, maka kepala otorita wajib menguasai bahasa asing.
Kepala otorita bukan murni seorang pemimpin. Tetapi lebih pada pengelola sebuah kawasan, sehingga sosok ini mampu mendampingi duta-duta luar negeri dan memiliki koneksi secara internasional.
Lalu Bob juga menyinggung soal sosok yang memiliki kemampuan dan wawasan teknologi. Yang di dalamnya termasuk memahami visi energi IKN yang disebut lebih banyak menggunakan energi baru terbarukan (EBT). Baginya, sosok yang paham teknologi akan mempertimbangkan energi nuklir sebagai elemen penting menunjang pembangunan dan keberlanjutan IKN.
Agus Tantomo dinilai sosok yang mendukung keberadaan nuklir. Saat dia masih menjabat sebagai wakil bupati Berau, kerap mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium. Berbagai diskusi terkait nuklir yang pernah dihadirinya, Agus selalu berharap nuklir bisa dibangun di Berau.
Kala itu, kata Agus, Pemkab Berau bakal menyiapkan lahan seluas 60 hektare di pinggir laut Talisayan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga torium. “Karena bagaimana pun nuklir menjadi jawaban sebagai energi bersih dan punya keandalan lebih dibandingkan EBT lain,” ujar Bob. Torium telah diusulkan digunakan sebagai pengganti uranium untuk bahan bakar reaktor nuklir.
Selain itu, kriteria selanjutnya adalah sosok yang visioner. Kepala otorita tidak boleh memiliki pikiran pengembangan IKN sama seperti Jakarta. Yang kondisinya kini memprihatinkan. Melainkan pemikiran yang bisa bertahan hingga ratusan tahun ke depan. Memikirkan dampak setiap pembangunan.
“Jangan sampai, ini memindahkan Jakarta saja dengan segala persoalannya. Jangan sampai berpikiran juga IKN dikembangkan untuk kota perdagangan seperti Jakarta,” sebutnya.
Lalu, seorang kepala otorita juga harus memiliki jiwa pelayanan. Karena pemerintahan adalah esensinya melayani, maka jangan sampai kursi kepala otorita hanya dijadikan panggung politik kelompok tertentu. Pun menjadi orang yang setiap tampil justru dianggap menyaingi peran presiden.
Untuk menjaga kepentingan masyarakat Kaltim, Bob menyarankan dibentuk majelis berisi tokoh-tokoh lokal. Bisa gubernur dan bupati/wali kota. Yang mampu menyuarakan aspirasi daerah. Pun masyarakat Kaltim tidak perlu khawatir jika kepala otorita dipegang sosok di luar Kaltim. Karena pada prinsipnya tidak ada sebuah pemerintahan yang mau berkonflik dengan masyarakat di daerah. “Langkah Presiden Jokowi sering mengundang tokoh Kaltim menunjukkan perhatian pusat terhadap kepentingan Kaltim,” ujarnya.
Adapun Agus Tantomo mengatakan, calon kepala Otorita IKN yang disampaikan masyarakat Kaltim seharusnya sesuai kriteria yang telah disampaikan presiden. Yakni, memiliki pengalaman memimpin daerah dan merupakan arsitek.
Lagi pula, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Ahmad Doli Kurnia Tandjung turut menegaskan, jika calon kepala Otorita IKN yang setingkat menteri, baiknya memiliki latar belakang ilmu perancangan dan pembangunan kota atau planologi.
Menurutnya, arsitek hanya memiliki kemampuan mendesain bangunan. Sementara planologi memiliki kemampuan mendesain kota. “Sekarang ini, kita ingin membangun kota. Jadi yang dibutuhkan itu persis yang disampaikan Pak Doli. Latar belakang akademiknya, urban design atau planologi,” kata peraih gelar sarjana perencanaan wilayah dan kota atau planologi Universitas 45 (sekarang Universitas Bosowa) Makassar itu. (rom/k16)
Editor : izak-Indra Zakaria