Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman bersama Wabup Kasmidi Bulang memantau kesiapan operasional dan pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK-MBTK). Turut dalam kunjungan kerja bupati itu, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD).
SANGATTA - Hal tersebut merupakan upaya mempercepat KEK-MBTK terancam dicabut oleh pemerintah pusat, apabila Mei mendatang tak kunjung beroperasi. Pemkab pun menargetkan akan mengoperasikan sebelum Mei. “Makanya dilakukan kroscek persiapan di lokasi KEK-MBTK. Satu investor yang sudah siap dari perusahaan perkebunan sawit, PT Palma Serasih Internasional (PSI),” bebernya.
Dia memastikan, perusahaan tersebut segera membongkar peralatannya, untuk bersiap memanfaatkan KEK-MBTK sebagai tangki timbun (bulking station) crude palm oil (CPO). “Ada juga informasi Direktur Perusda MBS (Melati Bhakti Satya), bahwa dalam dua pekan ke depan perjanjian kerja bersama Palma Serasih segera dirampungkan,” ungkapnya.
Untuk menggenjot geliat aktivitas Palma Serasih. Setelah berjalan selama setahun, akan ditindaklanjuti dengan membangun pabrik refinery minyak goreng (migor) di KEK MBTK. “Jadi, insyaallah Kutim punya pabrik minyak goreng yang dibangun Palma Serasih. Ada juga PT Indonesia Plantation Synergy (IPS), yang berkontribusi untuk aktivitas bongkar muat,” pungkasnya.
Perlu diketahui, pemkab sudah menyelesaikan masalah teknis terkait proses izin analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan detail engineering design (DED) dengan pihak Perusda MBS sebagai pengelola. Dalam perjalanannya, KEK-MBTK diberi waktu oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar segera memulai operasionalnya.
Waktu yang diberikan enam bulan hingga satu tahun. Bersama Pemprov Kaltim, pemkab siap menuntaskan target percepatan KEK-MBTK dari pemerintah pusat. Apalagi status pelabuhan ini sudah diresmikan Presiden Joko Widodo April 2019, di Manado, Sulawesi Utara (Sulut). (kri/k16)
MUH YODIQ
Editor : izak-Indra Zakaria