Pandemi Covid-19 mengajarkan banyak hal. Termasuk cara mengajar guru yang lebih modern. Mulai meninggalkan cara-cara konvensional yang sudah berjalan bertahun-tahun.
MENJADI guru di usia 20 tahun, Ririn, seorang lulusan diploma 3 tak punya pengalaman mengajar. Dirinya pun tidak pernah mendapatkan pelatihan atau bimbingan. Sehari setelah tes interview di sebuah sekolah swasta pada 2013 lalu, Ririn langsung diminta masuk kelas dan memberi mata pelajaran di hadapan puluhan siswa menengah atas.
“Sehari baru lulus kuliah D-3 Manajemen Informatika dari Jogjakarta, saya kembali ke Balikpapan. Dengar ada informasi dari saudara lowongan menjadi guru komputer. Saya masukkan lamaran, dua hari kemudian diterima, langsung disuruh mengajar,” ungkap Ririn kepada Kaltim Post, Jumat (6/10).
Profesi menjadi guru, kata dia, bukan cita-cita. Hanya karena kebetulan saja ada lowongan yang menurutnya sesuai dengan bidangnya. Meski kala itu, menjadi guru tidak harus seorang lulusan keguruan yang linier dengan bidang pendidikannya. Itu sebabnya, saat tahun awal-awal masih mengajar, dirinya juga mencari informasi lowongan kerja dan melamar pekerjaan lain yang dianggap lebih baik.
“Status saya honorer. Bersyukurnya secara gaji lumayan. Karena sekolah tempat saya mengajar, meski swasta, termasuk sekolah favorit di Balikpapan Timur, jadi banyak muridnya. Jadi, dapat gaji sekitar Rp 2,3 juta. Dengan beban mengajar 28 jam seminggu,” ungkap perempuan yang kini berusia 30 tahun itu.
Banyak sharing dengan sesama guru yang lebih senior, Ririn mengaku mendapat banyak ilmu dalam mengajar. Utamanya, dalam menghadapi murid bermasalah. Namun karena usia, sempat membuatnya terkendala dalam mendidik murid-murid. Bahkan dirinya menyebut, pernah didatangi seorang siswa yang menyebut Ririn lebih muda dibandingkan siswa tersebut.
“Ibu tahu enggak. Ibu itu lebih muda dari saya,” kata Ririn menirukan ucapan muridnya. Ririn yang terkejut pun mengecek data siswa. Ternyata benar, siswa tersebut berusia 21 tahun. Lebih tua setahun dari dirinya saat itu.
“Bagaimanapun anak yang diterima di sekolah swasta punya sikap yang lebih aktif dibandingkan sekolah negeri. Karena saat itu saya tidak bisa banyak berbuat jika ada anak yang sulit diatur, biasanya saya serahkan ke guru yang lebih senior,” ujarnya.
Tahun 2015, Ririn lantas meneruskan pendidikan untuk mengambil gelar sarjana. Pada tahun yang sama, dirinya mendapat informasi sebuah SMK negeri membuka lowongan guru komputer. Dia pun melamar dan diterima pada 2016. Ririn pun secara bergantian mengajar di dua sekolah.
“Beruntungnya sekolahnya dekat. Sama-sama di Balikpapan Timur. Jadi, di sekolah negeri itu saya bisa merasakan bedanya mengajar di sekolah swasta dan negeri. Mungkin karena pengalaman pertama mengajar ke anak-anak yang lebih aktif, tapi begitu mengajar di negeri kondisinya lebih kondusif ya,” tawa Ririn. Aktivitas tersebut berlangsung hingga 2019. Setelah itu, dia memutuskan hanya mengajar di SMK negeri.
Meski secara suasana lebih tenang, namun upah di sekolah negeri lebih kecil dibandingkan sekolah swasta tempatnya mengajar, yakni Rp 1,8 juta. Dan pada 2016, guru honorer seperti dirinya sempat mengalami masa sulit. Kala itu, upah kepada para tenaga honor sempat tersendat. Gaji yang biasa diterima setiap bulan, ditunda dari tiga sampai enam bulan.
“Itu masa sulit bagi guru honor. Membuat banyak yang akhirnya mengundurkan diri. Namun, alhamdulillah sejak itu sampai saat ini gaji sudah lancar. Kalau saya sendiri dapat Rp 3,4 jutaan per bulan,” sebutnya.
Memantapkan diri menjadi guru, dia pun ingin diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Ada tiga kali kesempatan yang ditemuinya melalui jalur seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, kesempatan pertama gagal saat tes. Kesempatan kedua datang.
Saat itu, dia sempat menaruh harapan. Lantaran seleksi tidak menggunakan tes. Melainkan diambil dari minimal masa pengabdian. Namun sayang, saat pendaftaran dibuka, sekolahnya tidak kebagian kuota untuk formasi guru di bidangnya. Padahal, dia sebelumnya mendapat informasi formasi itu ada.
“Enggak tahu. Tiba-tiba saat pengumuman pendaftaran, formasinya hilang,” kata istri seorang guru itu. Padahal hingga kini, sekolah negeri tempatnya mengajar, dari empat guru teknik komputer jaringan (TKJ), hanya satu orang berstatus ASN. Tiga lainnya masih honorer.
Menjadi guru PPPK memang menjadi impian banyak guru honorer seperti Ririn. Meski punya banyak kekurangan secara hak dibandingkan PNS, setidaknya dari informasi yang diperolehnya, mereka yang telah menjadi PPPK mendapatkan sejumlah tunjangan layaknya PNS.
Pada September lalu, dengan dibukanya seleksi PPPK, dia kembali mendaftar. Namun ada keraguan. Ririn mengaku syarat penerimaan PPPK tahun ini berpotensi bisa menjauhkannya dari keluarga. Jika seleksi sebelumnya mereka yang diterima PPPK, selama sekolah tempat guru honor mengajar memerlukan, maka statusnya mengajar di sekolah saat tetap bisa dilanjutkan.
“Sebelumnya itu tercantum formasi guru TKJ berapa di sekolah ini. Jadi jelas pilihan sekolahnya. Tapi, sekarang itu dicantumkan jumlahnya berapa dan penempatan secara umum di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim. Artinya kalau saya lolos misalnya, bisa saja ditempatkan di luar Balikpapan. Itu yang menjadi pertimbangan saya,” ungkap ibu dua anak tersebut.
MENYESUAIKAN ZAMAN
Lahir sebagai generasi milenial, Ririn pun berpengalaman mengajar anak didik sesama generasi hingga generasi Z. Kata dia, kepada dua generasi itu harus mengedepankan membangun komunikasi. Perlu pendekatan yang lebih friendly. Ramah dan bersahabat dalam memberikan mata pelajaran. Sampai menegur dengan cara yang tepat.
“Tapi, sekolah juga punya aturan yang harus diikuti murid dan orangtua murid. Juga yang harus dipatuhi guru pengajar. Aturan itu dibuat dan ditandatangani hitam di atas putih,” ucap Ririn.
Baginya, setiap guru punya cara mendidik sendiri. Asal tidak keluar dari koridor hukum, maka tidak ada kekhawatiran tindakan guru ke siswa bisa berdampak luas. Kalau pun ada konflik, maka bisa ditangani secara internal. Memang setiap sekolah ada anak yang bermasalah, namun untuk penanganannya bergantung pada komunikasi yang dibangun antara murid, orangtua, dan guru.
“Pengalaman saya pernah menyita HP (handphone) murid di kelas. Sudah diperingati beberapa kali tapi tetap ngeyel main HP. Murid itu pun lapor ke bapaknya. Bapaknya datang marah-marah ke saya. Syukurnya, setelah saya beri penjelasan terkait aturan dan konsekuensinya, bapaknya paham. Jadi. memang harus ada aturan tegas itu di dalam sekolah,” ujarnya.
Memang dalam perkembangannya, guru mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa menyesuaikan diri dalam menghadapi murid mereka. Jika dulu memukul murid dianggap sebagai bentuk kepedulian dan kedisiplinan, kini ada konsekuensi hukum. Sehingga, diperlukan pendekatan berbeda dalam menangani murid bermasalah.
Sekretaris I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim Adjrin mengungkapkan, pada dasarnya terjadi perubahan pola asuh pada anak oleh orangtua. Yang membuat terjadinya perbedaan karakter dan mental antara anak yang lahir di generasi X dengan generasi Z.
“Kalau pemicu persoalan anak sama saja dari dulu. Bedanya saat ini, bagaimana menanganinya. Dan saya melihat justru guru-guru muda yang saat ini punya kemampuan itu,” kata Adjrin yang kini sudah pensiun mengajar.
Dari banyak diskusi dan cerita dengan rekan guru yang masih mengajar, dirinya menyebut, intensnya akses anak didik kepada internet dan media sosial saat ini membuat pemikiran anak cenderung lebih maju. Sayangnya dalam keluarga, tidak ditunjang dengan pembentukan karakter yang baik dari keluarga dan lingkungan.
“Banyak hal yang memengaruhi anak. Contohnya saya saja. Kalau ke tempat cucu atau didatangi cucu, paling mengobrol lima menit saja. Sisanya, anak sama cucu sama saja. Sama-sama main HP. Tunggu ditegur baru HP-nya ditaruh,” sebut kakek tiga cucu itu terbuka.
Karena itu, bagi dirinya yang perlu menjadi perhatian bagi guru saat ini adalah mampu mengambil peran, minimal mengantisipasi konflik. Pengalamannya saat mengajar di Long Iram, Kutai Barat, ketika seorang anak muridnya datang dan menyampaikan berhenti sekolah akibat nilai agamanya rendah, dia sampai harus mengajak kepala kantor agama setempat membantu mengajar di kelas agama murid tersebut.
“Guru tidak salah karena absensi salat Jumat anak itu banyak bolongnya. Tapi, harus ada solusi mengantisipasi anak tidak sampai berhenti sekolah,” ungkapnya.
Soal kesejahteraan guru, Adjrin mengatakan ada banyak perbedaan. Dia sependapat ketika guru di bawah naungan Pemprov Kaltim saat ini, guru khususnya honorer cukup sejahtera. Namun, berbeda dengan honorer kabupaten/kota yang secara keuangan daerah APBD-nya rendah. Belum lagi guru honorer yang bekerja di sekolah yang berkategori sepi anak didik. Karena pasti bantuan operasional sekolah yang diterima juga minim.
“Yang perlu diketahui, guru pun ada levelnya. Kita lihat guru SMA/SMK/SLB mungkin sudah cukup sejahtera. Namun, beda dengan guru TK/SD/SMP di daerah. Masih banyak yang dibayar di bawah upah minimum,” ucapnya.
Masih banyak tantangan guru. Selain menghadapi murid, guru juga kerap kesulitan menyesuaikan perubahan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Apalagi, jika bekerja di sekolah yang punya status penggerak. Beban kerja yang diterima akan lebih berat. Bagi guru muda, kata dia tidak terlalu mengalami banyak kendala.
“Tapi, buat guru yang memasuki masa pensiun ini sangat berat. Kebiasaan mengajar dari dulu kemudian menghadapi perubahan demi perubahan apalagi saat pandemi lalu cukup sulit dilalui. Namun, bagaimanapun suka tidak suka, mau tidak mau, harus bisa,” ungkapnya. (rom/k15)
Peliput:
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria