RIKIP/KP
KOLABORASI: Kepala Otorita IKN Bambang Susantono bersama Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, t memberikan keterangan pers seusai pembukaan “6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference” di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (7/11).
BALIKPAPAN-Pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut ditegaskan melalui penyerahan Declaration of Intent (DoI) oleh Koordinator Tetap PBB untuk Indoneisa Valerie Julliand kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam pembukaan “6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference” di Hotel Novotel Balikpapan, Selasa (7/11).
Ruang lingkup kerja sama tersebut antara lain, perencanaan dan pembangunan kota, termasuk Voluntary Local Reviews (VLR), dukungan terhadap mekanisme dan kebijakan tata kelola, dan dukungan digitalisasi. Kemudian pengembangan rencana induk dan analisis berbagai potensi kesenjangan.
“Kolaborasi dengan Otorita IKN dan berbagai entitas ini sangat penting bagi Nusantara dan juga bagi PBB. Melalui kolaborasi ini kita dapat memastikan bahwa semua prinsip, nilai, norma dan standar yang baik dapat diwujudkan,” ujar Valerie dalam sambutannya kemarin. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, untuk membangun sebuah kota baru, perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk dari organisasi internasional.
Bambang menuturkan, visi Nusantara sejalan dengan prinsip New Urban Agenda yang diadopsi pada konferensi UN-Habitat III di Quito, Ekuador, 2016 lalu. Lanjut dia, setidaknya terdapat tiga partisipasi Nusantara dalam kampanye global. Pertama, Nusantara ingin bergabung dalam agenda global untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan meremajakan kekayaan flora dan fauna Kalimantan.
“Kami sedang bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk mengembangkan Nusantara Nature Positive Plan yang akan memandu kita dalam menciptakan kota hutan lestari,” katanya. Kedua, pembangunan Nusantara akan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Saat ini Nusantara tengah menyiapkan Voluntary Local Review (VLR) dan akan melacak kemajuan SDGs dalam kota tersebut.
Ketiga, Nusantara akan berperan aktif dalam kampanye global terkait isu perubahan iklim. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bambang mengungkapkan, telah menerima dukungan kuat dari lembaga-lembaga nasional dan internasional. Termasuk beberapa badan PBB. Seperti FAO, ILO, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, dan UN Women. “Lembaga-lembaga ini memandang Nusantara sebagai “laboratorium hidup” yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan global,” ujarnya.
Beberapa kerja sama internasional yang telah dijalin Otorita IKN dengan lembaga PBB antara lain adalah dengan UNESCAP untuk menyiapkan Voluntary Local Review untuk SDG di IKN. Kemudian UNDP untuk perencanaan kebijakan panduan hijau yang melibatkan masyarakat. Selanjutnya UNEP untuk dukungan dalam penyiapan Locally-Determined Contribution untuk pencapaian target IKN netral karbon pada 2045, dan UNICEF untuk pengembangan IKN sebagai kota ramah anak.
“Harapan kami melalui jejaring dengan begitu banyak organisasi internasional dan negara-negara lain, maka kita akan benar-benar memperkuat kualitas dari apa yang sudah kita hasilkan sekarang. Bahwa Indonesia adalah salah satu referensi dunia, dan akan menjadikan kita lebih maju lagi. Lalu bertransformasi lagi ke depannya,” jelasnya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto yang turut hadir dalam pertemuan kemarin mengatakan, perencanaan tata ruang yang berkualitas begitu penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga dapat mengatasi kesenjangan antar wilayah dan penciptaan ruang yang berkelanjutan. Sehingga dapat melanjutkan visi Indonesia 2045. Yakni menjadi negara maju pada tahun 2045.
“Tata ruang harus menjadi panglima. Dalam pembangunan, rencana tata ruang harus menjadi rujukan dan harus dipatuhi semua pihak. Tanpa terkecuali,” katanya. Rencana tata ruang di Indonesia, kata mantan Panglima TNI itu, berjenjang dari tingkat nasional, pulau, kawasan strategis nasional (KSN), provinsi, lalu kabupaten/kota, hingga rencana detail tata ruang (RDTR). Mengenai RDTR, dari dua ribu target yang ditetapkan, saat ini yang sudah menjadi peraturan daerah (perda) baru mencapai 384 RDTR. Di mana 194 RDTR diantaranya sudah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
“Oleh karena itu, saat ini kami terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan RDTR,” ujar dia. Langkah strategis selanjutnya terkait penataan ruang adalah upaya mempercepat proses perizinan investasi melalui penyederhanaan dan percepatan proses penataan ruang. Sebagai persyaratan dasar, izin investasi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan.
“Hierarki tertinggi rencana tata ruang adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Yang memuat sistem perkotaan nasional, pusat-pusat pertumbuhan, dan koridor pertumbuhan, serta koridor pemerataan yang terhubung dengan kawasan interline-nya. Oleh sistem jaringan transportasi,” katanya. Kementerian ATR/BPN, sebut Hadi, akan menetapkan IKN menjadi bagian dalam sistem perkotaan nasional di dalam RTRWN.
Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, di mana IKN berada, akan bersinergi dengan RTR Balikpapan, RTR Samarinda, secara RTR kabupaten/kota di sepanjang pantai timur Kalimantan, dan perbatasan Kalimantan. “Peningkatan aksesibilitas IKN, baik melalui darat, laut, dan udara, menjadi bagian dari strategi RTRWN. Dan pada tahun ini sedang memasuki masa revisi. Sesuai Undang-Undang Penataan Ruang,” ucapnya.
Hadi juga menyampaikan, dalam RTRWN, juga diatur Rencana Pola Ruang.
Terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Arahan pemanfaatan ruang pada kawasan tersebut, didasarkan pada kebutuhan ruang. Untuk aktivitas yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Serta pengurangan risiko bencana. “Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan nasional, melalui perencanaan tata ruang, diwujudkan dengan penetapan 75 KSN yang terdiri dari 9 KSN pertahanan dan keamanan (hankam), 27 KSN ekonomi, 7 KSN sosial budaya (sosbud), dan 8 KSN pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Lalu 25 KSN lingkungan hidup, serta 1 KSN IKN,” ungkapnya. (riz)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria