Penanganan sampah pesisir menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menambah jumlah personil. yang ditugaskan menangani tumpukan sampah pesisir.
Kepala DLH Kota Balikpapan Sudirman Djayaleksana mengatakan, saat ini ada sekitar 60 personel. Mereka ditempatkan di 10 kelurahan yang ada pesisirnya, antara lain Baru Ulu, Baru Tengah, Mekar Sari, Baru Ilir dan Kariangau, di Kecamatan Balikpapan Barat.
Kemudian di Kecamatan Balikpapan Kota, ada Kelurahan Klandasan Ilir, Klandasan Ulu dan Damai. Sementara itu di Kecamatan Balikpapan Timur, ada Kelurahan Manggar, Manggar Baru, Lamaru dan Teritip.
“Rencananya tahun ini kami akan menambah personil, jumlahnya sesuai kebutuhan,” kata Sudirman Djayaleksana, Selasa (23/1).
Menurut Sudirman, sampah pesisir Balikpapan datang terbawa arus laut pasang. Kemudian menumpuk di garis pantai, saat air surut. Jumlahnya pun cukup banyak, sehingga penanganannya nyaris sama seperti sampah di darat yang berasal dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Dijelaskan, para personel DLH hanya menangani sampah yang ada di bibir pantai saja. Sesuai dengan Perda Pemprov Kaltim tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), maka kewenangan pengelolaan pesisir ada di Pemprov Kaltim, ditentukan dengan jarak 0 sampai 12 mil.
“Kami telah berkoordinasi dengan DLH Provinsi Kaltim, untuk bisa membackup penanganan sampah laut di Kota Balikpapan. Jadi kalau sampah sudah sampai di darat (pantai) maka sudah menjadi tanggungjawab daerah,” ujarnya.
Dia berharap DLH Provinsi Kaltim dapat memberi bantuan berupa peralatan yang memadai untuk memaksimalkan penanganan sampah pesisir. Saat ini DLH Balikpapan telah memiliki alat seperti kubus apung dan jaring sampah yang ditempatkan di daerah muara sungai.
“Peralatan tentu terkait dengan anggaran. Sementara itu, penggunaan APBD Balikpapan sangat terbatas. Kami sudah komunikasikan dengan Provinsi,” ucapnya. (FREDY JANU/KPFM)