PADA bagian lain, sorotan terhadap Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di tengah menyusutnya anggaran beasiswa yang dialokasikan pemprov pada 2024, disusul mutasi terhadap sejumlah pejabat teras pekan lalu, sejumlah elemen masyarakat mengharap Pj gubernur agar menjalankan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Ditemukan banyaknya ASN yang tidak bekerja, membuktikan lemahnya disiplin dan integritas mereka. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi untuk penyegaran dan menaikkan performa, kinerja, dan produktivitas ASN. Sebab bila dibiarkan, Pemprov Kaltim dan kabupaten/kota se-Kaltim akan tidak mampu mengimbangi kinerja dan produktivitas ASN yang akan hadir di IKN Nusantara, mengisi kementerian-kementerian yang dalam waktu dekat akan berkantor di sana," kata Deni Ruslan, Koordinator Komite Transparansi Pembangunan yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Kalimantan Timur-IKN Nusantara (Makin Nusantara) dalam keterangan resminya kemarin (25/3).
Menurutnya, Pj gubernur memiliki tanggung jawab meningkatkan kinerja dan performa kalangan ASN, khususnya di lingkungan Pemprov Kaltim. Dikatakan Fajar, sepanjang menjabat Pj gubernur Kaltim, Akmal Malik sejauh ini dapat membuktikan kepada masyarakat Kaltim bahwa IKN membawa angin segar kesejahteraan yang diidamkan masyarakat Kaltim.
“Kemenangan mutlak Prabowo-Gibran di Kaltim menunjukkan masyarakat Kaltim masih menyetujui dan mendukung program utama Prabowo-Gibran yakni melanjutkan pembangunan IKN Nusantara,” katanya. Padahal, lanjut dia, akibat pilpres beberapa waktu lalu, menyebabkan adanya paradigma berpikir sebagian masyarakat Kaltim yang menolak IKN. ”Bagi Kaltim, kehadiran IKN sebuah harapan baru bagi pemerataan pembangunan dan keadilan finansial bagi daerah di luar pulau jawa,” kata Fajar Darmawan mewakili Kosgoro Kaltim.
Untuk itu, dalam pernyataan sikapnya kemarin yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Mendagri Tito Karnavian, kapolri serta panglima TNI.
Makin Nusantara meminta Akmal Malik yang saat ini juga menjabat Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, melakukan penyegaran yang produktif di lingkungan ASN Pemprov Kaltim. Dengan harapan, program kerja pemprov terkoordinasi. Sehingga kebijakan pemprov terintegrasi dan produktif. Termasuk mengevaluasi setiap institusi dan badan di lingkungan Pemprov Kaltim, tidak terkecuali BUMD dan lembaga lainnya.
Selanjutnya, meminta Pj gubernur agar memutus rantai mafia-mafia proyek APBD Kaltim dengan melakukan intervensi. Ketiga, agar Akmal Malik melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bantuan sosial, hibah dan beasiswa agar menyentuh secara langsung dengan masyarakat Kaltim tanpa terindikasi pilih kasih untuk kepentingan keluarga-keluarga pejabat dan golongan tertentu.
Juga meminta penambahan anggaran beasiswa dan jumlah penerima beasiswa. Kemudian, tetap melanjutkan program ketahanan pangan namun lebih fokus dan spesifik ke satu arah kegiatan tanaman pangan, agar hasilnya dapat terlihat dengan jelas. Termasuk swasembada beras di Kaltim untuk mengurangi ketergantungan pasokan luar daerah. Juga memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme, tanpa terpengaruh dengan domain politik praktis dan tekanan serta intimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Terakhir, meminta Akmal Malik untuk tetap meneruskan dan menjalankan semua kebijakan dan langkah-langkah taktis serta produktif. (*)