Isu pergantian seragam sekolah dari tingkat SD, SMP dan SMA menimbulkan beragam perbincangan banyak pihak. Salah satunya datang dari anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya'qub. Menurutnya, rencana pergantian seragam sekolah ini harus benar-benar dipikirkan secara matang.
Pasalnya, pergantian ini pastinya akan mengorbankan finansial keluarga. Jika seragam sekolah diganti menggunakan pakaian adat, maka semua biaya pengadaan tentu harus ditanggung oleh negara, bukan dibebankan kepada rakyat atau orangtua murid.
"Boleh pakaian adat, tetapi pengadaannya dijamin oleh negara. Jangan dibebankan pada rakyat dan orangtua, kasihan mereka. Kan, sekarang ini pemerintah tahunya nyuruh saja. Itu kan membebani sebenarnya," ucapnya pada awak media.
Meski beberapa pihak mendukung langkah ini sebagai upaya konkret dalam pelestarian dan promosi kekayaan budaya bangsa, namun Rusman menekankan sekali lagi agar pemerintah dapat menyediakan seragam ini secara gratis.
"Kalau pemerintah ingin mewajibkan seragam berpakaian adat, maka harus menyediakan secara gratis. Masukkan dalam anggaran agar tidak membebani rakyat," ungkapnya. Sebelumnya, tersebar isu viral bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim telah menetapkan aturan baru mengenai seragam sekolah mulai tahun 2024.
Perubahan seragam sekolah ini disebutkan Nadiem Makarim, demi menanamkan jiwa nasionalisme dan kedisiplinan peserta didik, serta meningkatkan citra satuan pendidikan. Pakaian adat dianggap bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan dan memperkuat identitas budaya serta rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. (mrf/nha)