Beras petani yang menumpuk pada penggilingan-penggilingan padi dan rumah-rumah petani di Penajam Paser Utara (PPU) saat ini kondisinya ada yang mulai berjamur.
Prokal.co - PENAJAM- Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) PPU, Totok Suprapto, mengatakan berjamurnya beras milik petani itu akibat tidak adanya manajemen pengelolaan yang tepat.
"Beda kalau beras sudah dibeli oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perberasan nasional yang memiliki teknik dan cara penyimpanan beras dengan baik," kata Totok Suprapto, Selasa (21/5).
Totok mengatakan, banyak yang tak percaya dengan pernyataannya mengenai jumlah beras yang terkumpul pada penggilingan padi dan rumah-rumah petani di PPU mencapai ribuan ton. Untuk mendapatkan data valid mengenai jumlah, sejak Selasa (21/5) dia mengaku telah melakukan pendataan dengan menanyai tiap penggilingan padi di wilayah kerjanya.
"Ada 24 penggilingan padi yang telah saya cek di wilayah Kecamatan Babulu saja terdata hampir seribu ton beras. Belum lagi dengan gabah yang belum digiling," ujarnya.
Dia menyambut positif terhadap rencana Pemkab PPU yang akan membeli beras petani tersebut, yang sekaligus diharapkan menjadi solusi permanen. "Kami gembira sekali membaca berita yang isinya pemkab mau membeli beras petani," ucapnya.
Diberitakan Selasa (21/5), Pemkab PPU berencana membeli beras dari petani lokal sebagai solusi atas tidak terbelinya ribuan ton beras oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perberasan nasional. Hal ini disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, saat ditanya media ini mengenai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, Senin (20/5).
"Saat ini, kami sedang mendiskusikan mengenai kemungkinan menempuh solusi ini dengan tetap melibatkan Badan Usaha Logistik (Bulog)," ujar Nicko Herlambang. Penumpukan beras di penggilingan padi dan rumah-rumah petani di PPU terjadi sejak pekan lalu karena tidak terserap oleh BUMN perberasan nasional. Petani mengeluhkan hal itu, dan mereka juga menyoal harga yang tidak sesuai dengan harapan petani.
“Harga beras di tingkat petani itu Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. Tetapi, harga secara nasional yang ditentukan oleh lembaga pemerintah yang bertugas membeli beras petani justru anjlok, yaitu telah menetapkan harga Rp 9.950 per kilogram atau kurang Rp 50 jadi Rp 10.000,” kata Totok Suprapto, ketua DPC Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Perberasan (Pepadi) PPU, seperti diwartakan.
Menurut Nicko, beras yang dibeli dari petani akan dimasukkan dalam cadangan pangan pemerintah (CPP) melalui Bulog selaku penyalurnya. "Rencananya, Bulog akan membeli semua hasil panen dari para petani dengan harga yang disepakati oleh petani dan pemkab. Selisih harga dari Bulog nanti disubsidi oleh pemkab, sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menyejahterakan petani," kata Nicko sekaligus menjawab terkait harga beras yang dikeluhkan petani, sebagaimana dinyatakan oleh Totok Suprapto. (far/k15)