Rapat Sidang Paripurna yang mengagendakan penyampaian tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi DPRD Kutim atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023, diwarnai interupsi oleh legislator partai PDI-Perjuangan, Faizal Rachman, Senin (24/6).
Dalam interupsinya, Ia menyinggung sejumlah SKPD Pemkab Kutim, yang sulit diajak bekerja sama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat.
Faizal Rachman langsung menyela jalannya rapat tersebut saat Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman selesai menyampaikan tanggapan pemerintah, "Karena membangun sinergitas itu, kayanya di kalangan OPD bapak (bupati) ini nggak masuk," ungkapnya.
"Contoh Kepala Dinas PU itu pak, sudah dua kali kami panggil tidak pernah hadir. Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK itu bahwa PU itu dinas yang paling keliatan anggarannya, paling banyak silpanya hampir Rp 400 miliar lebih," tambahnya membeberkan.
Ia menyayangkan sikap yang ditunjukkan kepala OPD terkait karena berdampak menghambat perencanaan pembangunan daerah. "Jadi ini anggaran yang sudah dialokasikan dalam perencanaan kita tidak bisa dilaksanakan," imbuhnya.
Lebih lanjut ia mengimbau para OPD melalui bupati, agar tidak mengabaikan panggilan dari DPRD. Adapun dijelaskannya terkait rapat pembahasan panitia khusus raperda pertanggungjawaban bupati tahun 2023 nanti, pihaknya kembali akan mengundang sejumlah OPD terkait pembahasan untuk hadir.
"Kami atensi OPD yang terlalu banyak silpanya pak. Mohon diatensi pak bupati, kepala-kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggungjawaban," imbaunya.
Adapun dirinya mengaku mengapresiasi penyampaian bupati atas pandangan fraksi sebelumnya terkait raperda pertanggungjawaban tersebut. "Karena saya menyambut baik apa yang disampaikan pak bupati tadi, sangat merespon kritikan untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD," pungkasnya. (*)