Tawaran pemerintah kepada organisasi keagamaan untuk mengelola pertambangan batu bara menuai respons beragam dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di Penajam Paser Utara (PPU).
PENAJAM-Mantan Sekretaris Pengurus Cabang (PC) NU PPU, Bustanul Arief, termasuk salah satu yang angkat bicara. “Kalau menurut saya sebaiknya PBNU menolak tawaran pemerintah ini. Utamanya, karena di lingkaran NU sendiri banyak aktivis lingkungan yang lantang menyuarakan terkait lingkungan yang rusak akibat pertambangan batu bara,” kata Bustanul Arief, Senin (24/6).
NU, lanjut dia, sebagai organisasi Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai rahmatan lil 'alamin, yang berarti rahmat bagi semesta alam. Pertambangan batu bara, di sisi lain, ujar dia, telah terbukti membawa dampak kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran udara, air, dan tanah.
“Kerusakan ini bertentangan dengan komitmen NU untuk menjaga kelestarian alam,” katanya. Kendati ia menilai bahwa secara ekonomi tawaran pemerintah tersebut sah dan tidak bermasalah, ia melihat secara politik saat ini bisa jadi tidak menguntungkan bagi organisasi Islam sebesar NU.
“Tetapi, ini juga terserah kepada pengambil keputusan di tingkat PBNU,” jelasnya. Pendapat Bustanul Arief ini diaminkan oleh beberapa pengurus PC NU PPU lainnya.
Namun, pengurus teras PCNU PPU lainnya yang enggan menyebutkan namanya, Senin (24/6), menanggapi berbeda. “Menurut saya tidak ada masalah kalau PBNU mengambil tawaran ini. Hanya, yang penting diupayakan penambangan batu bara jangan sampai merusak lingkungan hidup,” ujarnya.
Sementara itu, Rais Syuriah PCNU PPU Rofiqul Ihwan (Gus Rofiq) belum menjawab konfirmasi yang dikirim Kaltim Post mengenai berbagai pendapat terkait hal ini, ke selulernya, Senin (24/6). Saat kemudian dihubungi melalui telepon, dia berjanji memberikan tanggapan secara tertulis. Namun, sampai berita ini dikirim ke redaksi jawaban yang ditunggu dari Gus Rofiq belum diterima oleh media ini.
Di pusat, PBNU telah menerima aspirasi Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) sedunia soal konsesi tambang ini, Jumat (14/6). Dikutip dari nu.or.id PBNU menyediakan ruang diskusi agar tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan yang diambil PBNU mengenai penerimaan konsesi tambang yang berasal dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk ormas keagamaan.
Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf hadir secara daring untuk menyampaikan pidato kunci. Kegiatan ini diprakarsai Badan Pengembangan Jaringan Internasional (BPJI) PBNU, dan Gus Yahya menekankan bahwa alasan mendasar penerimaan konsesi tambang ada pada pengelolaannya.
Menurut Gus Yahya, cara lama dengan penggalangan donasi dan koin NU tidak bisa dijadikan sebagai kekuatan materi untuk strategi jangka panjang. Sebab, kebutuhan operasional organisasi yang cukup besar. (far)
ARI ARIEF