Tak sampai di situ saja, peluang parkir dari kendaraan yang masuk ke stadion juga luput dari pemasukan kas daerah. Kepala Dinas Perhubungan Hotmarulitua Manalu (Dishub) Kota Samarinda mengaku pihaknya hanya berjaga untuk pengamanan lalu lintas saja. Sedangkan yang mengatur parkir kendaraan dan retribusinya belum diketahui jelas dari pihak mana.
“Bukan kami yang berwenang, personel hanya mengamankan agar lalu lintas kendaraan tetap lancar,” singkatnya. Berdasarkan pengakuan beberapa penonton, pengelolaan parkir tersebut diatur oleh penyelengggara.
Untuk roda dua dipungut biaya Rp 10.000 dan roda empat Rp 20.000. Lantaran tidak masuk dalam kewenangan Dishub Samarinda, dapat dipastikan penarikan itu tidak masuk dalam retribusi kas daerah.
Momenuntum ini juga turut menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Samarinda Abdul Rohim. Padahal dalam beberapa kali rapat dengan Pemkot Samarinda, sudah ada ambisi tinggi untuk meningkat PAD dari sektor pariwisata serta perdagangan dan jasa. Hanya saja ambisi tersebut seharusnya dinilai kurang serius diaktulisasikan.
Dirinya turut mengkritisi target yang dipasang Pemkot Samarinda dalam mencapai PAD yang terkesan stagnan. Padahal peluangnya sudah besar namun banyak yang luput dari perhatian lantaran tidak ada upaya untuk menangkap peluang tersebut.
”Semua peluang itu harus ditangkap, salah satunya lewat momen konser kemarin,” tuturnya. Dirinya mengusulkan agar ke depannya sektor parkir dibuatkan khusus berupa perusahaan daerah umum (perumda) yang mengelola khusus parkir, seperti yang ada di Kota Makassar. Sehingga pemasukan dari parkir akan diurus dengan baik oleh perusahaan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Hal ini juga akan mendukung terciptanya iklim pariwisata yang mendorong peningkatan PAD, lewat tingkat kunjungan yang masuk ke Kota Samarinda.
“Ambisi yang tinggi itu harus dibarengi dengan aktualisasinya, jangan sampai peluang-peluang yang ada tidak ditangkap secara maksimal,” ungkap Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini. Persoalan ini juga disayangkan Anggota Komisi II DPRD Samarinda Novi Marinda Putri. Lantaran momentum seperti ini seharusnya tidak disia-siakan Pemkot Samarinda.
Sekalipun penyelenggaranya berasal dari luar daerah, namun bukan berarti pemerintah berdiam diri tidak menjemput bola. Terlebih ada puluhan ribu penonton yang masuk ke dalam konser tersebut, sangat disayangkan jika peluang seperti ini dilewatikan berkali-kali. Sebab menurut Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Pemkot Samarinda harus mengambil peran, menangkap peluang yang ada.
Dirinya mengharap Pemkot Samarinda terutama dinas-dinas terkait harus lebih gesit dalam menilik peluang yang ada di Kota Samarinda. Sehingga ke depannya PAD Kota Samarinda bisa meningkat, salah satunya dari event-event besar yang harus dikoordinasikan lewat penyelenggaranya.
Selama ini yang ia ketahui memang belum pernah ada sharing profit (berbagi keuntungan) dalam setiap event-event besar yang diselenggarakan oleh pihak luar.
“Konser seperti itu kan jarang-jarang ada, yang dipertanyakan itu UMKM-nya ada masuk tidak lalu parkirnya masuk kemana, harus jelas berapa yang masuk ke kas daerah,” ujarnya. Selain itu, dirinya juga menyoroti kurangnya fasilitas untuk memaksimalkan kegiatan pariwisata di Samarinda.
Sungai Mahakam yang saat ini menjadi ikon Kota Samarinda seharusnya kata Novi bisa dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung.
“Sebenarnya bisa saja fasilitas itu disediakan dikemas dengan baik, jadi orang yang datang juga nyaman menikmati pemandangan Sungai Mahakam, bukan hanya saat ada event-event besar saja,” pungkasnya. (hun/nha)