Kinerja RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) dievaluasi selepas munculnya dua preseden buruk beberapa waktu lalu. Tim investigasi pun dibentuk Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk menelaah seluruh sistem yang berjalan di rumah sakit pelat merah tersebut.
Sudah sejauh mana kerja tim tersebut, sejak dibentuk pada 20 Juli lalu. Inspektur Wilayah Inspektorat Daerah (Itda) Kaltim M Irfan Pranata mengaku proses investasi menyeluruh sistem dan operasional AWS masih berjalan.
“Masih berjalan, Pak Pj kan memberi tenggat kerja satu bulan. Kalau hasil evaluasi sudah rampung langsung kami sampaikan ke Pj Gubernur,” ungkapnya dikonfirmasi pada 6 Agustus 2024. Ada tiga segmen yang tengah diinvestigasi tim yang dikomandoi Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim itu. Dari sisi teknis pelayanan, pengelolaan keuangan, hingga sumber daya manusia. Tiga segmen tersebut, lanjut Irfan, berangkat dari dua kejadian yang muncul dan menarik atensi publik atas pelayanan publik AWS.
Dari kasus meninggalnya bayi enam bulan ketika dirawat di AWS hingga dugaan korupsi tunjangan tambahan pegawai (TPP) yang ditangani Kejati Kaltim. Karena itu, beberapa instansi menjadi anggota dalam tim tersebut. Seperti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Hukum Sekretariat Provinsi Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sampai pihak RSUD sendiri.
Setiap instansi itu pun berbagai tugas dalam mengevaluasi sistem operasional rumah sakit kelas A pendidikan tersebut. Semisal, kasus kematian bayi yang sempat heboh Juni lalu. Karena persoalan itu berkelindan tentang prosedur medis maka tugas Diskes yang menginvestigasi masalah tersebut.
“Kalau Inspektorat dan instansi lainnya dalam proses evaluasi ini sebagai bagian melengkapi data atau keperluan dalam pemeriksaan lainnya. Sesuai dengan bidangnya," tuturnya. Dengan waktu kerja selama satu bulan, evaluasi mendetail terkait sistem operasional diyakininya bisa lebih komprehensif dan cepat karena ditangani berbagai instansi terkait. Itda sendiri, kata dia, berfokus dalam mengevaluasi soal pengelolaan keuangan di internal AWS yang disinyalir berujung korupsi.
"Penelusuran Itda pastinya bagaimana bisa nama-nama pegawai yang telah meninggal atau pensiun tunjangannya tetap dibayar. Padahal tidak ada orangnya," katanya mengakhiri. (*)