Polemik terkait penurunan jumlah penerima Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tahun ini menimbulkan keresahan. Penurunan tersebut diduga akibat adanya pemangkasan anggaran di Pemprov Kaltim. Menanggapi hal ini, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dengan tegas membantah bahwa dirinya terlibat dalam pemangkasan anggaran beasiswa tersebut.
Akmal menegaskan bahwa dirinya tidak pernah ikut campur dalam urusan anggaran beasiswa. Hal ini disampaikannya saat pelantikan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) yang baru, Muhammad Zainal Arifin, di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (19/9).
Baca Juga: Anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas Dipangkas, Penerima Berkurang 50 Persen
Sebelumnya, anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas 2023-2024 yang awalnya sebesar Rp 250 miliar dipangkas sebesar Rp 50 miliar, menyisakan Rp 200 miliar. “Saya tidak pernah cawe-cawe soal anggaran. Semua saya serahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim,” ujar Akmal.
Akmal menambahkan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan Beasiswa Kaltim Tuntas. Menurutnya, menghadapi isu yang kurang mengenakkan adalah risiko yang harus dihadapi oleh seorang kepala daerah. “Dalam kondisi seperti ini, sudah menjadi risiko yang ditanggung oleh kepala daerah. Karena tugas seorang pemimpin adalah mengambil risiko,” jelasnya.
Akmal juga menegaskan bahwa perencanaan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas sudah disusun dengan baik dan akan dieksekusi oleh TAPD. “Saya tidak bisa mengintervensi proses tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Badan Pelaksana Beasiswa Kaltim Tuntas (BP-BKT), Iman Hidayat, menjelaskan bahwa IPK bukan satu-satunya faktor penentu kelayakan penerima beasiswa. “Meskipun IPK tinggi, jika akreditasi program studi dan perguruan tingginya rendah, skor akhirnya tidak akan tinggi,” jelasnya.
Menurut Iman, pada tahun ini banyak pelamar yang memiliki akreditasi A, sehingga peluang bagi perguruan tinggi berakreditasi B untuk menerima beasiswa menjadi lebih kecil.
Pengurangan kuota penerima beasiswa Kaltim Tuntas juga disebabkan oleh pemotongan anggaran. Sebelumnya, saat Isran Noor masih menjabat sebagai Gubernur Kaltim, anggaran yang diusulkan untuk Beasiswa Kaltim Tuntas sebesar Rp 500 miliar, dengan rincian Rp 250 miliar dari anggaran murni dan Rp 250 miliar dari anggaran perubahan.
Namun, sejak pemerintahan berganti ke Pj Gubernur Akmal Malik, anggaran yang disetujui untuk tahun ini hanya Rp 200 miliar atau sekitar 40 persen dari tahun sebelumnya. Pada APBD perubahan, hanya ditambahkan Rp 20 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp 220 miliar atau 46 persen dari tahun sebelumnya.
Dengan total penerima beasiswa sekitar 47.000 orang, prioritas diberikan kepada 20.000 orang dari keluarga miskin. “Itupun hanya Rp 12 miliar yang dialokasikan untuk BKT, sedangkan Rp 8 miliar lainnya untuk mahasiswa yang masuk ke Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Kukar,” ungkap Iman.
Iman juga menegaskan bahwa hasil seleksi penerima beasiswa sepenuhnya bergantung pada kebijakan anggaran dari pimpinan tertinggi di Pemprov Kaltim. “Efek dari pemangkasan anggaran adalah berkurangnya jumlah penerima beasiswa. Kasihan mereka yang sangat membutuhkan, sudah berusaha keras dan berharap dibantu untuk kuliah melalui beasiswa. Bagi yang lolos, selamat, dan yang belum, tetap semangat dan jangan berkecil hati,” pungkasnya. (mrf/beb)