Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bergabung sebagai tenaga kerja melalui sistem outsourcing mandiri di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Julian Noor, Rabu (24/9) di ruang kerjanya.
Julian menjelaskan, penerapan sistem outsourcing mandiri ini penting karena pemerintah tidak lagi diperbolehkan merekrut tenaga honorer (Non ASN) secara langsung.
"Perbedaan utama sistem ini adalah tenaga kerja berhubungan langsung dengan OPD terkait, tanpa melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja seperti pada sistem outsourcing biasa," jelas Julian.
Sejumlah OPD di lingkungan Pemkot Samarinda saat ini membutuhkan tambahan tenaga non-ASN, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Perdagangan, Dinas Perikanan, Satpol PP, dan BKPSDM sendiri. Untuk itu pembukaan dan penerimaan disesuaikan dengan kebutuhan OPD tersebut.
Julian menambahkan, meskipun sistem outsourcing mandiri diterapkan, tugas dan tanggung jawab tenaga kerja tetap sama dengan tenaga honorer sebelumnya, termasuk pengupahan yang disetarakan. Namun, tidak ada jaminan pengangkatan sebagai ASN atau P3K, serta perpanjangan kontrak untuk tahun berikutnya bergantung pada kebutuhan.
Proses rekrutmen dilakukan secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), di mana calon pelamar dapat mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi secara digital.
"Untuk saat ini yang membuka lowongan adalah kantor Satpol PP Samarinda. Jumlahnya sesuai yang dibutuhkan di kantor tersebut," ungkap Julian.
Saat ini, tercatat ada sekitar 6.000 tenaga honorer Non ASN yang tersebar di berbagai OPD Pemkot Samarinda. Pembukaan lowongan dengan sistem outsourcing mandiri diharapkan dapat memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk berkarir di lingkungan pemerintahan. (kis/nha)