Tim Visitasi Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendatangi Desa Batuah, Selasa (8/10) lalu untuk melalukan penilaian secara mendalam sebagai tahapan akhir penilaian lomba keterbukaan informasi publik yang diikuti Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Sebelum penilaian secara mendalam, terlebih dulu Kepala Desa Batuah Abd Rasyid memaparkan materi tentang Desa Batuah, potensi desa hingga program yang sudah dilakukan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik.
Misalnya keterlibatan masyarakat dalam pengusulan pembangunan melalui musyarawarah dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes) hingga Musyawarah Perencanan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), papan informasi, pemberitahuan melalui website desa hingga pemasangan spanduk kegiatan.
Usai pemapaaran, Tim Visitasi dari Komisi Informasi Publik dan Kementerian Desa melanjutkan sesi tanya jawab yang dilakukan secara acak. Tujuannya untuk memastikan tingkat partisipasi masyarakat tentang keterbukaan informasi publik benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. “Kami memang akan bertanya kepada warga, karena ingin memastikan program pemerintah diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” kata Komisioner Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.
Sementara itu, Azkar Wicaksana dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi lebih bertanya pada fungsi website desa, sehingga tidak saja menjadi media informasi namun juga bisa mendapatkan keuntungan dari sisi yang lain. Misalnya, bagaimana website bisa berfungsi sebagai media untuk memasarkan produk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Saya melihat fungsi website dan layanan administrasinya sudah maksimal. Ke depan bisa dibuat program wisata dengan UMKM, misalnya setiap pengunjung yang masuk ke wisata, mendapatkan souvenir hasil UMKM Desa,” timpalnya.
Sebelumnya tim visitasi disambut oleh Ketua Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse, PMD Kaltim Aswanda, Camat Loa Janan Herri Rusnadi, Kepala Desa Batuah Abd Rasyid, Danramil Loa Janan, Ketua BPD Desa Batuah Musbih dan Kepala LPM Desa Batuah, Harding. Tim Vistasi disambut ratusan anak-anak SD, pengalungan manik hingga penampilan tari tradisional. “Selamat datang di Desa Batuah, semoga kedatangan tim visitasi membawa spirit untuk berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan,” kata Kepala Desa Batuah Abd Rasyid memulai sambutannya.
Rasyid menambahkan, berbagai upaya sudah dilakukan untuk menerapkan pemerintahan yang transaparan. Salah satunya melakukan studi tiru di Desa Cibiru Wetan, Bandung yang memang sudah menerapkan sistem keterbukaan informasi publik. Selanjutnya melengkapi sarana dan prasarana penunjang, mulai dari ruangan hingga sistem layanan berbasis online. “Kami juga menggunakan website Desa Batuah untuk menampilkan informasi publik, memastikan informasi sampai kepada masyarakat dan terus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di Desa Batuah,” bebernya.
Rasyid juga menyebut kedatangan tim visitasi KIP tidak hanya untuk kepentingan perlombaan saja, namun bisa mensinkronkan soal administrasi manajemen informasi publik di Desa Batuah untuk kepentingan pengetahuan dan pembelajaran masyarakat. “Urusan menang atau kalah bukan perkara penting bagi Desa Batuah. Semangat kita, bagaimana setelah penilaian ini Desa Batuah bisa menghadirkan pemerintahan yang baik, memberikan manfaat bagi warga, ” pungkasnya.
Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana mengatakan visitasi tersebut untuk menindaklanjuti tahapan penilaian dari pemilihan badan publik terbaik, khususnya desa. Kedatangan tim untuk memeriksa dokumen dan ruang pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ada di Desa Batuah. “Saya apresiasi pada desa yang komitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Kunci utama dari keterbukaan informasi publik, yakni transparansi, akuntabel dan partisipasif. Kalau semuanya sudah diterapkan, otomatis keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan baik,” katanya.
Dijelaskan, Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah sudah melakukan beberapa keterbukaan informasi publik, namun menjadi penilaian adalah keterlibatan Masyarakat. Artinya program yang dijalankan pemerintah harus sejalan dengan respon Masyarakat. Untuk itulah, salah satu kedatangan tim untuk melakukan penilaian yang objektif dengan metode bertanya kepada Masyarakat. “Bukan hanya kepada pak kades yang ditanya, tapi warga. Apa benar penyampaian informasi sampai dengan baik. Kami memastikan akan memberikan penilain yang fair, termasuk memastikan tidak ada pengkondisian di lapangan,” sambungnya. (*)