SAMARINDA – Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda meluncurkan Pusat Studi Konstitusi Demokrasi dan Masyarakat (Sideka).
Acara ini dirangkai dengan diskusi bertajuk Talaqqi Konstitusi atau Taktis, yang secara rutin mengupas pasal-pasal dalam UUD 1945.
Pada peluncuran tersebut, Sideka memulai dengan membahas Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebutkan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”
Diskusi menghadirkan Ikhwanul Muslim, pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, sebagai narasumber utama. Dalam pemaparannya, Ikhwanul menyoroti bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. “Pemilihan langsung adalah hasil keputusan DPR dan pemerintah yang dituangkan dalam undang-undang,” jelasnya.
Selain diskusi, Sideka juga meluncurkan Buletin Supremasi untuk mendukung budaya literasi kampus. Direktur Sideka, Suwardi Sagama, mengungkapkan bahwa buletin ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk mendorong diskusi dan analisis ilmiah.
Ketua KPID Kaltim Irwansyah, juga hadir sebagai narasumber tambahan. Ia memberikan pesan penting tentang peran pemuda dalam menjaga demokrasi yang sehat.
“Pemuda harus bertanggung jawab dalam proses demokrasi dengan memilah informasi secara cerdas agar tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks,” ungkapnya.
Irwansyah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam kampanye politik. Ia meminta pasangan calon, KPU, dan Bawaslu untuk memperhatikan konten kampanye, iklan, dan pemberitaan di media agar sesuai dengan regulasi.
Selain itu, ia memberikan apresiasi atas peluncuran Sideka oleh Fakultas Syariah UINSI. “Langkah ini sangat baik untuk mendorong inovasi dalam pengembangan media digital sekaligus memperkuat literasi,” ujar Irwansyah. Diskusi ini menarik perhatian mahasiswa yang hadir, terbukti dari banyaknya pertanyaan kritis yang muncul selama sesi diskusi. Acara ini dinilai sukses membuka ruang diskusi ilmiah di kampus sekaligus meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi politik dan demokrasi. (adv/diskominfokaltim/*/kpid/ind)