Masalah dugaan BBM bermasalah yang mengakibatkan kendaraan masyarakat "brebet" juga menjadi perhatian Pemprov Kaltim. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji berjanji akan segera melaporkan perkembangan terkait situasi yang terjadi. “Saya segera follow up ke Pertamina,” katanya.
Sementara itu dari banyaknya kasus soal dugaan penurunan kualitas BBM jenis Pertalite, Pertamax maupun Pertamax Turbo, Pertamina juga sudah berkali-kali menyatakan ketiganya sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian ESDM.
Namun menurut fakta di lapangan, kemarahan publik justru tak kunjung surut di beberapa daerah Kaltim. BBM yang diisi dari sejumlah SPBU ke kendaraan masyarakat malah mengalami keluhan tersendat hingga mati mesin.
Seno mengaku prihatin atas kondisi ini, dan mendorong para ojol agar menghimpun dan menyerahkan data ke Pemprov Kaltim sebagai dasar pihaknya menagih pertanggungjawaban Pertamina, serta pihaknya dalam pengecekan dimana SPBU yang bermasalah.
Bila perlu memanggil pimpinan Pertamina Regional Kalimantan agar mendapat keputusan jelas dan solusi atas masalah yang didera masyarakat Kaltim.
“Bagaimanapun juga pertamina harus bertanggung jawab akan kejadian ini. Akan lebih baik jika teman-teman ojol bisa mencatat SPBU mana saja yang bermasalah berdasarkan struk pembelian BBM, SPBU dengan nomor berapa dan lokasi dimana, kita akan lakukan pengecekan kualitas BBM-nya,” jelasnya.
Ketua Umum Bubuhan Driver Gojek Samarinda (Budgos), Ivan Jaya menyambut baik apa yang akan dilakukan Pemprov Kaltim. Ia mengatakan, saat RDP kemarin pihaknya lengkap membeberkan bahwa hampir semua SPBU bermasalah di Kota Samarinda. “Jika POM-nya di sidak terus ya hasilnya akan sama seperti sidak–sidak sebelumnya, tidak ada solusi hanya pernyataan–pernyataan semu saja. Padahal sampel BBM oplosannya sudah kami berikan ke Pertamina saat RDP dan kemarin Tim Pertamina sudah kunjungi saya juga untuk meminta sampel tambahan untuk uji lab di Jakarta,” terangnya.
Ivan melanjutkan, bahwa para ojol dan masyarakat sangat butuh tanggung jawab nyata. Karena ratusan kendaraan ojol yang terkena dampak butuh ganti rugi perbaikan kendaraan.
Sebelumnya, saat RDP ia sampaikan ada 657 Kendaraan yang rusak dari kawan-kawan ojol, tentu juga siap jika dihadirkan, beserta dengan bukti-buktinya. Kini, ia menunggu langkah Pertamina pasca RDP Rabu 9 April 2025 lalu, terkait bengkel resmi gratis untuk perbaikan korban yang telah terdampak.
“Kami masih tunggu ini realisasinya bengkel gratis untuk korban BBM (diduga) oplosan, masyarakat sudah menunggu, kalau sampai terlalu lama realisasinya, atau prosedur, mekanisme dan persyaratannya dipersulit untuk para korban, artinya sudah tidak komitmen dengan amanat hasil RDP kemarin, kita akan turun aksi untuk segel Depo Pertamina,” pungkasnya. (*)