Keberadaan aktivitas pertambangan yang masuk dalam kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) mendapat sorotan tajam dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dewan meminta agar pemerintah pusat segera mencabut izin tambang yang berada di area tersebut demi menjaga fungsi kawasan sebagai pusat pendidikan dan konservasi.
Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa keberadaan aktivitas tambang di dalam KHDTK telah mencederai peran dasar kawasan itu. Ia menegaskan bahwa KHDTK dirancang sebagai lahan untuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian lingkungan, bukan untuk eksploitasi sumber daya alam.
“Ini bukan wilayah tambang. Kawasan ini diperuntukkan bagi pendidikan dan konservasi. Keberadaan tambang sangat bertentangan dengan tujuan itu,” kata Sarkowi saat ditemui di Samarinda.
Lebih lanjut, Sarkowi menyebut bahwa Fakultas Kehutanan Unmul telah menyiapkan surat resmi yang akan dikirimkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Surat tersebut berisi permintaan agar izin operasional tambang yang tumpang tindih dengan KHDTK segera direvisi.
Tak hanya fokus pada perizinan, Sarkowi juga menyoroti aspek pengawasan. Ia menilai perlindungan terhadap kawasan hutan tersebut tidak dapat hanya dibebankan pada pihak kampus. Menurutnya, dukungan struktural dari pemerintah pusat, termasuk tambahan tenaga pengamanan dan alokasi dana, sangat dibutuhkan.
“Unmul tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada intervensi dari pusat dalam bentuk SDM dan anggaran untuk memastikan kawasan ini tetap terjaga,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar ini juga meminta agar proses peninjauan ulang izin dilakukan secara transparan dan tegas. Jika ditemukan pelanggaran, ia berharap aparat penegak hukum tidak ragu menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Sarkowi mengajak seluruh pihak, baik dari legislatif, eksekutif, akademisi, maupun masyarakat sipil, untuk bersama-sama mengawal upaya perlindungan kawasan KHDTK. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang kuat, kawasan hutan pendidikan ini dapat dipertahankan sebagai aset penting bagi dunia pendidikan dan lingkungan hidup di Kalimantan Timur.(adv/dprd/i)