Upaya membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai diperkuat melalui forum rapat kerja yang digelar pada Senin (26/5/2025). Pemerintah provinsi (pemprov) dan DPRD Kaltim berkomitmen menyatukan visi dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depan, terlebih di masa transisi kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengungkapkan bahwa pertemuan ini menjadi bagian awal dari langkah membangun sinergitas antarlembaga. Ia menyebut, tidak hanya soal perencanaan, tetapi juga dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
“Tujuannya agar tidak ada saling menyalahkan, semua bergerak bersama. Rencana pembangunan akan lebih akurat karena berasal dari berbagai sumber, termasuk aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD dalam reses mereka,” ujarnya.
Sri menekankan bahwa penyesuaian tetap dilakukan berdasarkan kapasitas anggaran daerah. Artinya, meski banyak masukan dari lapangan, tetap harus disaring melalui pertimbangan fiskal agar distribusi pembangunan tidak timpang antarwilayah.
Sementara itu, dari pihak legislatif, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menyampaikan bahwa rapat kerja kali ini juga menjadi ruang pembahasan terkait arah pemerintahan baru yang belum genap 100 hari berjalan.
Ia menyampaikan, dalam situasi efisiensi anggaran yang tengah ditekankan oleh pemerintah pusat, pengaturan ulang kegiatan pemerintahan menjadi sangat penting. “Kami ingin tahu bagaimana penyesuaian program, dan apa saja yang akan menjadi prioritas,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Tiga sektor utama yang menjadi sorotan adalah infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Refocusing anggaran diarahkan untuk menguatkan ketiga bidang tersebut, agar pembangunan lebih tepat sasaran. Meski dua program unggulan, Gratispol (gratis sekolah dan pelayanan) dan Jospol (jomblo produktif), telah digaungkan pasangan Rudy–Seno, Nanda menyebut DPRD memilih bersikap hati-hati dalam memberikan penilaian.
"Kami lihat dulu pelaksanaannya. Kalau memang efektif, tentu kami dukung. Tapi kalau ada kekurangan, kami beri masukan. Fungsi dewan bukan hanya memuji, tapi juga mengawal,” ucapnya. Lebih jauh, ia berharap relasi antara DPRD dan Pemprov bisa mencair dari waktu ke waktu. Menurutnya, tidak perlu ada rivalitas kekuasaan antara dua pilar pemerintahan daerah. Yang terpenting, kata Nanda, adalah bagaimana kebijakan yang dihasilkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Kaltim.(adv/dprd/i)