SAMARINDA-
100 hari sudah Rudy Mas’ud menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, namun kekecewaan publik justru semakin meluas. Aliansi Mahakam, yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat sipil, melancarkan kritik tajam terhadap pemerintahan baru ini dengan aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu (4/6/2025).
Masa aksi pun menyebut kepemimpinan Rudy Mas’ud sejauh ini sebagai “100 Hari Disiksa Gubernur Kalimantan Timur”. Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana, menilai bahwa janji-janji perubahan yang pernah dikampanyekan Rudy belum menunjukkan hasil nyata. Justru, kata Ilham, rakyat Kalimantan Timur terus dirundung berbagai persoalan struktural yang memburuk dan tindakan represif aparat.
Baca Juga: Sebut Sprinkler Diduga Lambat Aktif, General Manager BIGMall Tegaskan Komitmen Kedepan Lebih Baik
“Alih-alih membawa perubahan, yang hadir justru kelanjutan pola kekuasaan lama: penuh pencitraan, minim substansi, dan menambah luka rakyat,” ucapnya.
Aliansi Mahakam menyoroti berbagai persoalan penting yang dinilai diabaikan oleh pemerintah provinsi. Salah satunya adalah kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate yang hingga kini belum terselesaikan. Rasa keadilan dianggap ditunda, sementara trauma masih membekas dalam masyarakat.
Di sisi lain, tindakan represif aparat terhadap gerakan sipil meningkat tajam. Demonstrasi damai yang dilakukan Aliansi Nelayan di Muara Badak dibubarkan secara kasar. Enam orang ditangkap saat aksi “Indonesia Gelap” di Balikpapan, dan solidaritas untuk pedagang Pasar Subuh di Samarinda dibalas dengan kekerasan. Kriminalisasi juga dialami masyarakat adat di Desa Telemow yang mempertahankan tanah ulayatnya.
Kesenjangan pembangunan antara kota dan daerah pinggiran, menurut Aliansi, makin mencolok. Di tengah status Balikpapan sebagai kota minyak, kelangkaan BBM justru terjadi. Dugaan peredaran BBM oplosan di Samarinda, Bontang, dan Kutai Kartanegara pun lamban ditangani, sementara kerugian masyarakat terus bertambah.
Aliansi Mahakam juga mengecam maraknya eksploitasi tambang yang menjadi pemicu bencana ekologis dan konflik agraria. Kasus terbaru menimpa warga Ongko Asa, Kutai Barat, yang ruang hidupnya dirampas oleh perusahaan tambang.
“Sementara banjir yang makin sering melanda berbagai wilayah disebut sebagai dampak dari kerusakan lingkungan. Tragisnya, lebih dari 50 nyawa mayoritas anak-anak telah hilang di lubang-lubang tambang yang terbengkalai,” jelasnya.
Delapan program prioritas yang dijanjikan Rudy Mas’ud saat kampanye juga mendapat sorotan tajam. Menurut Aliansi, program tersebut hingga kini tidak menunjukkan implementasi yang konkret dan hanya menjadi alat pencitraan belaka.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Mahakam menuntut Realisasi segera 8 program prioritas Gubernur dan evaluasi program yang berjalan. Penghentian seluruh aktivitas pertambangan ilegal di Kaltim. Tuntutan agar Pemprov menagih komitmen tanggung jawab sosial (CSR) dari perusahaan tambang. Perbaikan tata kelola lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat. Dan pengakuan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Kaltim.
Aksi dan tekanan dari mahasiswa ini menjadi penanda bahwa masyarakat sipil tidak tinggal diam. Dalam seratus hari pertama pemerintahan Rudy Mas’ud, harapan rakyat masih jauh dari kenyataan. (mrf/nha)