PROKAL.co, JAKARTA – Upaya mengatasi air bersih di Balikpapan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menjemput peluang lewat ajang strategis: International Conference of Infrastructure (ICI) dan Indonesia Water and Wastewater Expo & Forum (IWWEF) 2025 yang digelar di Jakarta, 11–13 Juni lalu.
Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan, partisipasi dalam forum yang diselenggarakan oleh PERPAMSI ini bukan sekadar kehadiran seremonial. Melainkan langkah untuk mengetuk pintu pemerintah pusat agar turut menanggulangi tantangan infrastruktur air di Balikpapan.
“Kegiatan ini sangat strategis, membahas langsung isu infrastruktur nasional yang juga kami hadapi di daerah. Balikpapan tengah berupaya mengakses air baku dari Sungai Mahakam, namun kendala geografis dan jarak yang mencapai hampir 100 kilometer menjadikan proyek ini sangat mahal dan kompleks,” ungkap Yudhi, Minggu (15/6/2025).
Yudhi menambahkan, PTMB menggunakan forum ini untuk menyuarakan secara langsung kebutuhan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara tersebut. Respons positif pun diterima, bahkan pembicaraan lanjutan dikabarkan akan segera dilakukan.
“Selain pemerintah pusat, kami juga bertemu dengan sejumlah badan usaha untuk membuka opsi skema pembiayaan alternatif. Karena membangun SPAM Regional sejauh itu tidak mungkin diselesaikan hanya dengan APBD kota,” tegasnya.
Menurutnya, proyek besar ini membutuhkan sinergi berbagai pihak: pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga mitra strategis swasta. “Kalau mengacu pada regulasi, semestinya SPAM Regional menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Tapi dengan adanya IKN, peran Balikpapan sangat vital. Maka, pemerintah pusat harus turun tangan,” tegasnya lagi.
Saat ini, Balikpapan hanya bergantung pada dua waduk dengan kapasitas total sekitar 1.500 liter per detik, angka yang sudah kewalahan melayani populasi yang diperkirakan mencapai satu juta jiwa, termasuk pendatang non-KTP.
Dalam pembukaannya, Menko AHY menekankan bahwa isu air tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Air, katanya, bukan hanya urusan pembangunan, tapi sudah menjadi bagian dari agenda keamanan global.
“Kita sering lupa pentingnya air, sampai satu saat kita benar-benar kehabisan. Sama seperti udara, keberadaannya sering tak disadari hingga krisis melanda. Dan ketika itu terjadi, korban biasanya sudah berjatuhan,” ujarnya.
Mengutip laporan PBB, AHY mengungkapkan bahwa lebih dari 2,2 miliar penduduk dunia belum memiliki akses air minum yang aman, dan 3,5 miliar lainnya masih hidup tanpa sanitasi layak. Di Indonesia, cakupan layanan air bersih perpipaan baru mencapai 22%. Pemerintah menargetkan 40% pada 2030, dan akses penuh 100% di tahun 2045.
“Pencapaian itu butuh investasi besar, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Tapi kami tidak tinggal diam. Pemerintah pusat siap ambil peran, termasuk mendukung Balikpapan sebagai bagian dari sistem penyokong IKN,” jelasnya.
AHY juga mengingatkan bahwa hanya 37% PDAM di Indonesia yang bisa menutup biaya operasional penuh (full cost recovery), selebihnya masih bergantung pada subsidi dan belum mandiri secara keuangan. Karena itu, menurutnya, reformasi pengelolaan air memerlukan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi erat antara pusat, daerah, serta mitra swasta.
“Air bersih adalah hak semua warga, bukan kemewahan. Kita tak akan capai target 2045 kalau masih bekerja sendiri-sendiri. Butuh koordinasi, konsolidasi, dan komitmen bersama untuk membangun sistem air nasional yang tangguh dan inklusif,” tutup AHY.