SAMARINDA. Pemprov Kaltim resmi meluncurkan program bantuan pendidikan tinggi bertajuk GratisPol (Gratis Pendidikan untuk Perguruan Tinggi). Program ini menjadi angin segar bagi masyarakat Kaltim, khususnya mahasiswa jenjang S1 hingga S3 yang selama ini terbebani biaya kuliah.
“Kita ingin tidak ada lagi anak Kaltim yang tidak kuliah karena biaya. GratisPol hadir untuk memastikan pendidikan tinggi bisa diakses semua kalangan,” ujar Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Dasmiah.
Adapun skema GratisPol dirancang dengan sistem bantuan bertingkat, yaitu 50 persen alokasi untuk mahasiswa S1, 30 persen untuk mahasiswa S2 dan 20 persen untuk mahasiswa S3. Fokus utama tetap pada jenjang S1 sebagai indikator utama partisipasi pendidikan tinggi usia produktif. Pemerintah menargetkan seluruh mahasiswa S1 aktif di bawah semester delapan akan tercover penuh dalam program ini pada 2026.
Berbeda dari bantuan pendidikan lain, dana GratisPol akan disalurkan langsung ke rekening perguruan tinggi melalui Bank Kaltimtara. Pembayaran dilakukan by name by address, memastikan tidak ada dana masuk ke rekening pribadi mahasiswa. “Mahasiswa tidak perlu setor uang sama sekali. Semua pembayaran langsung ke kampus masing-masing,” jelasnya.
Meski bersifat terbuka, GratisPol memiliki sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon penerima. Yaitu berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun, dibuktikan dengan KTP Kaltim. Lalu mahasiswa baru atau aktif pada perguruan tinggi dengan IPK dan prestasi akademik yang baik. Dan memiliki kondisi sosial ekonomi kurang mampu, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
Untuk mengontrol distribusi bantuan dan mendorong penguatan kampus lokal, Pemprov Kaltim akan membatasi penerima bantuan yang kuliah di luar provinsi. Hanya mahasiswa yang diterima di Top 10 perguruan tinggi nasional yang tetap bisa difasilitasi.
Kebijakan ini, menurut Dasmiah, juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi di Kaltim agar mampu bersaing di tingkat nasional. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Universitas Mulawarman (Unmul), Nataniel Dengen, menyebut GratisPol sebagai terobosan strategis dalam pemerataan pendidikan.
“Ini langkah luar biasa. Pemerintah daerah sangat proaktif menjawab kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara jadwal pencairan dana pemerintah dan kebutuhan administrasi kampus. “Mahasiswa harus registrasi di awal semester, sementara transfer dari pemerintah biasanya butuh waktu. Ini perlu diperhatikan agar tidak mengganggu proses akademik,” ungkapnya.
Tahun ini, Unmul menargetkan menerima 6.500 mahasiswa baru. Namun, tidak seluruhnya otomatis mendapat bantuan GratisPol. Seleksi akan tetap dilakukan berdasarkan syarat domisili dan kondisi sosial ekonomi. (mrf/nha)