SAMARINDA- Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara peluncuran alias kick off dan sosialisasi monitoring dan evaluasi (Monev) kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi publik tahun 2025, Senin (21/7/2025). Kegiatan yang berlangsung secara hybrid ini digelar di Ruang WIEK, Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, serta diikuti pula melalui platform zoom meeting.
Sosialisasi ini menandai dimulainya rangkaian proses monev kepatuhan badan publik di Kaltim dalam memenuhi kewajibannya terhadap keterbukaan informasi publik, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Ketua Komisi Informasi Kaltim, Imran Duse yang membuka acara menyampaikan bahwa kegiatan Monev ini merupakan agenda tahunan dan menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik di Kalimantan Timur mengamalkan undang undang keterbukaan informasi publik. “Melalui monev, kita bisa melihat sejauh mana badan publik menjalankan prinsip keterbukaan. Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh PPID se-Kaltim atas kerja sama dan komitmennya,” ujar Imran dalam sambutannya sekaligus membuka acara peluncuran monev.
Sebagai narasumber dalam sosialisasi ini adalah Wakil Ketua KI Kaltim Muhammad Khaidir dengan dipandu moderator komisioner bidang kelembagaan Erni Wahyuni. Turut hadir Indra Zakaria, komisioner bidang advokasi sosialisasi dan edukasi serta Mohammad Yuhdi serta perwakilan Diskominfo, Irene Y.
Dalam paparannya, Khaidir menjelaskan mulai dari dasar hukum dilaksanakannya monev, maksud dan tujuan, kategori badan publik, sampai pada indikator penilaian. “Ada 6 aspek atau indikator dalam penilaian yakni sarana dan prasarana, aspek kualitas informasi, aspek jenis informasi, aspek digitalisasi dan aspek pengadaan barang dan jasa,” terangnya.
Ditahun 2025 ini, ada 9 kategori badan publik yang akan dimonev. Yakni pemerintah kabupaten dan kota, perangkat daerah provinsi, instansi vertikal provinsi, instansi vertikal kabupaten kota, penyelenggara pemilu, yudikatif, badan usaha milik daerah, badan layanan umum daerah dan perangkat daerah kabupaten kota,” bebernya. Ia juga menerangkan nilai bobot per aspek yang akan dinilai. Misalnya untuk aspek sarana dan prasarana bernilai 10 persen, aspek kualitas informasi bernilai 10 persen, aspek jenis informasi bernilai 40 persen, aspek komitmen informasi bernilai 10 persen, aspek digitalisasi bernilai 20 persen dan pengadaan barang dan jasa bernilai 10 persen. “Persentase penilaian pada SAQ hanya 80 persen, sisanya atau 20 persen berdasarkan nilai visitasi,” kata Khaidir.
Seperti tahun tahun sebelumnya, badan publik yang masuk kategori informatif rentang nilainya berada diantara 90-100, predikat menuju informatif nilainya berada direntang 81-89. Kemudian rentang nilai 60-80 masuk dalam predikat cukup informatif, nilai 40-59 masuk dalam predikat kurang informatif dan dibawah nilai 39 masuk dalam predikat tidak informatif. “Sementara yang tak mengisi atau nilai dibawah 39 masuk dalam kategori tidak patuh,” katanya.
Sekadar informasi, kegiatan ini dimulai saat kick off (21/7) dilanjutkan dengan pembuatan akun, dilanjutkan pengisian kuisioner atau self assessment quesionary (SAQ) oleh semua badan publik yang terdaftar dan mendaftarkan diri sesuai dengan alur pengisian di e-monev dimulai tanggal 22 Juli sampai dengan 11 Agustus 2025 dan verifikasi dilakukan oleh verifikator mulai tanggal 12 hingga 18 Agustus 2025. Masa perbaikan/sanggah, masih diberikan kepada Badan Publik yang telah memasukkan jawaban SAQ setelah diverifikasi oleh verfikator, tanggal 19 – 21 Agustus 2025 dan verifikasi perbaikan/sanggah, dilakukan oleh verifikator pada tanggal 22 – 24 Agustus 2025. “Kemudian visitasi yang merupakan tahap akhir dalam mengkonfirmasi dan atau mengkroscek lebih lanjut atas semua jawaban kuesioner Badan Publik. Mereka adalah yang sementara memperoleh nilai atau peringkat 1 sampai 5 dari masing-masing kategori. Visitasi rencananya akan dilaksanakan 25 – 3 September 2025,” bebernya. (*)