Langkah Rektorat Universitas Mulawarman (Unmul) yang meminta maaf kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, imbas aksi balik badan mahasiswa saat Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), menuai kritik dari Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu.
Menurut Baharuddin, pihak Unmul seharusnya tidak perlu meminta maaf atas aksi tersebut, meski kejadian itu telah berlangsung.
Berdasarkan video yang diunggah akun Seno Aji Official, terlihat Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Dr. Ir. Nataniel Dengen, bersama jajarannya dan Dekan FKIP Prof. Susilo, bertemu dengan Wagub Kaltim pada 7 Agustus 2025 lalu untuk menyampaikan permintaan maaf. Pertemuan itu membahas insiden PKKMB Unmul yang diwarnai aksi balik badan dan nyanyian lagu perjuangan mahasiswa.
“Kalau saya rektor atau dekan, tak perlu minta maaf, itu berlebihan. Kan itu ekspresi mahasiswa yang aman. Harusnya Pak Seno menyambut baik, berterima kasih, dan menganggap respons teman-teman mahasiswa sebagai bagian evaluasi pemerintah,” ujar Baharuddin.
Ia juga mengungkapkan adanya informasi bahwa jika tidak ada permintaan maaf, Pemprov Kaltim akan mengevaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dugaan ini mencuat sebagai imbas ekspresi mahasiswa FKIP saat PKKMB 2025 di GOR 27 September pekan lalu.
Baharuddin menilai janggal jika dana APBD yang seharusnya digunakan untuk membantu pendidikan mahasiswa justru dievaluasi secara spesifik ke satu fakultas akibat kejadian tersebut.
“Sebenarnya harus dipahami, beliau sebagai Wagub diberi amanah mengelola uang rakyat untuk didistribusikan. Kalau evaluasi UKT dilakukan hanya karena insiden ini, itu keliru. Ingat, ini bukan uang pribadi,” tegasnya.
Ia mengingatkan pejabat agar tidak semena-mena dalam mengelola APBD, terutama terkait program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, program unggulan Gratispol pendidikan seharusnya dijalankan optimal dan menjadi bahan evaluasi jika belum terlaksana secara menyeluruh pada tahun pertama.
“Mestinya uang rakyat didistribusikan kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan, sesuai kebutuhan, dan program yang layak dievaluasi. Jangan sampai nanti jadi seperti Bupati Pati, yang justru didemo warganya,” pungkasnya. (mrf/beb)