TANAH GROGOT - Para anggota DPRD Kabupaten Paser termasuk unsur pimpinan, menghadiri pertemuan masyarakat Kabupaten Paser yang menyampaikan aspirasi tentang program transmigrasi pada Senin 1 September 2025 di kantor Bupati Paser.
Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Paser Bersatu itu menginginkan jika program transmigrasi berjalan lagi, harus diprioritaskan masyarakat lokal yang dapat. Bukan dari luar Paser dan Kaltim.
Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengapresiasi aspirasi masyarakat dan telah disampaikan dengan damai. Terkait penolakan, memang ada beberapa persoalan pasca transmigrasi. Misal konflik sosial, ekonomi, dan bahkan menggerus nilai budaya di Paser.
"Kami dari DPRD setuju, menolak program selanjutnya jika dari luar. Kita harus sejahterakan dapur kita dulu baru dapur orang lain," kata Wahyudi.
Miss komunikasi yang terjadi menurutnya perlu diluruskan oleh Disnakertrans Paser. DPRD menyatakan mendukung penuh penolakan ini.
"Kami akan berkonsultasi ke kementerian terkait," katanya.
Berikut beberapa alasan masyarakat menolak adanya transmigrasi dari luar:
1. Ketakutan akan perubahan budaya*: Masyarakat lokal khawatir bahwa kedatangan transmigran akan mengubah budaya dan tradisi lokal.
2. Persaingan sumber daya: Masyarakat lokal khawatir bahwa transmigran akan bersaing dengan mereka dalam mengakses sumber daya alam, seperti lahan, air, dan hutan.
3. Ketidakadilan dalam pembagian lahan: Masyarakat lokal khawatir bahwa transmigran akan mendapatkan lahan yang lebih baik dan lebih luas, sementara mereka sendiri tidak mendapatkan akses yang sama.
4. Ketakutan akan konflik sosial: Masyarakat lokal khawatir bahwa perbedaan budaya, agama, dan kepentingan ekonomi akan menyebabkan konflik sosial antara mereka dan transmigran.
5. Kurangnya partisipasi dalam perencanaan: Masyarakat lokal merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program transmigrasi.
6. Ketakutan akan dampak lingkungan: Masyarakat lokal khawatir bahwa kedatangan transmigran akan menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, polusi air, dan kehilangan biodiversitas.
7. Kurangnya infrastruktur dan fasilitas: Masyarakat lokal khawatir bahwa infrastruktur dan fasilitas yang ada tidak cukup untuk menampung kedatangan transmigran.