PENAJAM – Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai krusial dalam mewujudkan hilirisasi sektor pertanian dan memastikan kesejahteraan petani lokal. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa BUMD seharusnya hadir sebagai penjamin utama penyerapan hasil panen masyarakat.
Menurutnya, selama ini petani dihadapkan pada persoalan klasik: harga jual anjlok dan pasar yang tidak menentu. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan dan semangat bertani, terutama di kalangan petani kecil.
“Petani akan bekerja sepenuh hati jika ada jaminan harga. Kalau misalnya Bulog tidak menyerap, maka BUMD harus ambil alih. Dari padi hingga menjadi beras, itulah esensi hilirisasi,” kata Thohiron, Jumat (29/8/2025).
Thohiron menyebut, pola penyerapan hasil tani oleh BUMD tidak boleh berhenti pada komoditas padi saja. Komoditas hortikultura seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya juga perlu masuk dalam rantai hilirisasi yang dikelola secara profesional.
“Petani hortikultura jangan dibiarkan berjuang sendiri. Kalau ada sistem serapan yang jelas, mereka tidak akan takut rugi. Sama seperti sawit, dulu susah karena tak ada pabrik. Begitu ada pabrik, mereka tenang karena hasilnya pasti laku,” ujarnya.
Lebih lanjut, Thohiron menyoroti momentum strategis hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada tepat di seberang PPU. Ia menyebut, kebutuhan pangan IKN akan sangat besar, dan seharusnya dipenuhi oleh petani lokal PPU melalui skema yang adil dan terstruktur.
“Kebutuhan pangan IKN itu sangat besar. Dan siapa yang paling dekat? Ya PPU. Jadi seharusnya belanja kebutuhan pangan itu diserap dari petani kita, agar manfaat ekonominya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dengan posisi strategis dan potensi lahan pertanian yang melimpah, Thohiron mendesak agar BUMD berani keluar dari zona nyaman. Ia ingin BUMD di PPU menjadi pionir dalam membangun sistem pertanian berkelanjutan berbasis hilirisasi dan penyerapan pasar yang kuat.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah daerah harus hadir lewat BUMD-nya, agar petani tidak lagi jadi korban fluktuasi harga,” tutupnya.