PENAJAM – Di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semakin pesat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan bagi para pekerja.
Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU, Marjani, dalam sebuah forum diskusi publik ketenagakerjaan yang digelar baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Marjani menyoroti pentingnya dialog terbuka dan inklusif dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, terutama terkait jaminan sosial bagi pekerja.
"Kebijakan yang baik tidak lahir begitu saja. Ia harus melalui proses diskusi, verifikasi data yang kuat, dan analisa mendalam. Karena itu, forum seperti ini menjadi ruang penting untuk menyatukan persepsi, pengalaman, serta masukan dari berbagai pihak, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kesejahteraan pekerja sekaligus menjamin keberlanjutan usaha,” tegas Marjani di hadapan para peserta forum.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, turut memberikan perhatian serius terhadap isu ketenagakerjaan di tengah perubahan besar yang dibawa oleh proyek IKN. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya nilai investasi atau percepatan infrastruktur, melainkan dari sejauh mana manfaat tersebut dirasakan secara adil oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya para pekerja dan pelaku usaha.
“Kita ingin pembangunan ini berjalan dengan sehat, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam hubungan kerja. Forum Tripartit seperti ini adalahSelain membahas kebijakan umum, forum ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap implementasi perlindungan ketenagakerjaan di lapangan. Marjani mengingatkan bahwa tantangan ke depan bukan hanya terkait penyerapan tenaga kerja, tetapi juga bagaimana memastikan pekerja lokal mendapatkan hak dan perlindungan yang layak, termasuk akses terhadap jaminan sosial.
“Kita tidak ingin pembangunan besar seperti IKN justru menggeser pekerja lokal. Perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja daerah harus menjadi prioritas bersama,” tutup Marjani.
Dengan terselenggaranya forum ini, Pemerintah Kabupaten PPU berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan hanya milik satu pihak, tetapi merupakan hasil kerja bersama yang berpijak pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan musyawarah. (wn/adv)