PENAJAM - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menekankan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 dijadikan pondasi kuat untuk menghadapi tahun anggaran 2026 yang diproyeksikan menurun.
Nilai APBD-P 2025 sendiri disepakati sebesar Rp2,41 triliun dimana jumlah tersebut lebih rendah Rp142 miliar dari APBD murni mencapai Rp2,55 miliar.
Anggota Fraksi Demokrat, Bijak, menilai meorosotnya APBD diikuti penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang tentunya berdampak signifikan terhadap fiskal daerah.
“Kementerian Keuangan dan DPR RI mengesahkan anggaran TKD sekitar Rp693 triliun. Kalau dibandingkan tahun ini, itu lebih rendah. Tahun ini saja Rp993 triliun tapi realisasinya hanya Rp850 triliun, ada selisih sekitar Rp200 triliun. Itu jelas berpengaruh ke daerah,” ungkap Bijak, Selasa (30/9/2025).
Untuk itu, fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipatif sejak pembahasan APBD-P.
Fondasi tersebut kata Bijak, mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), investasi untuk memperkuat PAD, hingga reformasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami konsisten sejak awal menyuarakan perlunya reformasi BUMD. Itu harus jadi perhatian agar daerah lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Bijak menambahkan, konsistensi dalam membangun fondasi keuangan daerah sangat penting agar penurunan APBD 2026 tidak mengganggu keberlangsungan pembangunan. (d30)