PROKAL.co, Balikpapan– Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Balikpapan yang telah menanggung BPJS Kesehatan kelas III bagi warga ber-KTP Balikpapan yang bukan penerima upah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk perhatian nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Namun, Jafar juga menyoroti pentingnya perhatian yang sama terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai, jaminan sosial ketenagakerjaan seharusnya juga bisa diberikan kepada masyarakat pekerja mandiri yang tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan, seperti pengemudi ojek online, pedagang kecil, dan pekerja lepas lainnya.
“Kalau BPJS Kesehatan sudah ditanggung pemerintah Balikpapan untuk masyarakat kelas III yang bukan penerima upah. Nah, kalau BPJS Ketenagakerjaan, isunya sekarang juga mulai dibahas agar bisa ditanggung pemerintah. Ini penting untuk perlindungan pekerja,” kata Jafar saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025).
Ia menambahkan, selama ini pekerja formal sudah dijamin melalui perusahaan tempat mereka bekerja, namun pekerja non-formal sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama. “Kalau pekerja yang terikat perusahaan, itu tanggung jawab perusahaan. Tapi kalau pekerja mandiri, mereka harus disupport oleh pemerintah,” ujarnya.
Informasi dari Wali Kota Balikpapan menyebutkan, program kerja sama antara Pemkot Balikpapan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai berjalan. Pada tahap awal, pemerintah kota menyediakan kuota 7.100 peserta, sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut menambah kuota sebanyak 12.000 peserta. Program ini diharapkan menjadi pintu masuk perluasan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Balikpapan.
Jafar menilai langkah tersebut sangat positif, tetapi tetap perlu evaluasi agar program benar-benar tepat sasaran. “Kalau sudah kerja, itu kan lebih kepada kegiatan, bukan personalnya. Jadi, pemerintah perlu menjamin agar kegiatan kerja masyarakat tetap aman dan produktif,” jelasnya.
Ia berharap agar program BPJS gratis, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, dapat terus diperluas seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja sektor informal di Balikpapan. “Pemerintah harus hadir memberikan jaminan, karena ini bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.