SAMARINDA – Pengamat kebijakan publik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bachtiar mengkritik penunjukan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda untuk periode 2025–2030. Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan setelah Gubernur menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) pada Mei 2025 yang menetapkan jajaran Dewan Pengawas (Dewas) di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) utama Kaltim.
Baca Juga: Rumah Sakitnya di Kaltim, Dewan Pengawasnya Asal Sulsel, Potensi Akademisi Lokal Dipinggirkan
"Ibarat gajah di pelupuk mata tak tampak, rusa di seberang lautan tampak,” katanya.Saipul berharap Gubernur Kaltim dapat lebih membuka diri terhadap potensi daerah dalam penunjukan pejabat strategis di sektor pelayanan publik. Ia menyarankan agar gubernur memperluas wawasan dan komunikasi dengan berbagai kalangan lokal. Hal ini dinilai dapat memperkaya perspektif kebijakan dan memastikan keputusan yang diambil "lebih tepat sasaran dan efisien," serta meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program pembangunan daerah.
Baca Juga: Kritik Tajam Komposisi Dewas RSUD AWS: Dianggap Tak Pahami Isu Pelayanan Publik Lokal
Untuk diketahui, melalui SK Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.94/2025 dan 100.3.3.1/K.96/2025, Dr Syahrir A Pasinringi, MS (Dr Cali), ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas . Sementara itu, Dr Fridawaty Rivai ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan untuk periode yang sama.
Saipul Bachtiar mempertanyakan efektivitas penunjukan figur yang berada di luar Kaltim. “Fungsi Dewan Pengawas itu kan mengawasi jalannya pelayanan rumah sakit. Kalau posisi Dewas justru berada di luar Kaltim, tentu ini menimbulkan pertanyaan soal efektivitas pengawasan. Efektif kah mengawasi dari jauh (Sulsel)?,” ujar Saipul.
Harapkan SDM Lokal Lebih Diutamakan
Saipul menekankan bahwa rumah sakit adalah institusi layanan publik yang sering menghadapi kritik masyarakat terkait antrean dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah daerah lebih mempertimbangkan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal yang dinilai lebih memahami konteks dan kebutuhan spesifik masyarakat Kaltim.
Menurutnya, Kaltim memiliki banyak tenaga ahli dan akademisi yang kompeten di bidang pelayanan publik maupun standar kesehatan, sehingga seharusnya tidak kesulitan mencari figur dari daerah sendiri.
"SDM di Kaltim sebenarnya banyak yang berkompeten. Kita punya tenaga ahli dan akademisi yang mumpuni. Jadi seharusnya tidak sulit mencari figur dari daerah sendiri,” tegasnya. (*)