PROKAL.co, BALIKPAPAN - Antisipasi terjadi lonjakan kebutuhan LPG 3 kilogram beberapa bulan ke depan. Komisi II DPRD Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) memanggil pihak-pihak terkait.
Mulai dari Pertamina Patra Niaga, Dinas Perdagangan, Bagian Ekonomi Setdakot Balikpapan, dan para agen di Kota Minyak. Pertemuan berlangsung di ruang rapat gabungan, Rabu (5/11).
Anggota Komisi II Subari mengatakan, pertemuan ini intinya membahas bagaimana distribusi LPG 3 kilogram bisa tepat sasaran. Sesuai regulasi untuk petani, nelayan, usaha mikro, hingga warga tidak mampu.
Sementara di luar kategori yang diatur tentu tidak boleh menerima subsidi tersebut. “Tapi temuan di lapangan banyak aparatur sipil negara (ASN) maupun TNI-Polri masih menggunakan gas melon ini,” sebutnya.
Pihaknya melihat pengguna LPG 3 kilogram yang tidak tepat sasaran ini masih sering terjadi. Subari meminta agar Pemkot Balikpapan mengingatkan ASN untuk tidak memakai kuota subsidi.
“Karena itu bukan hak mereka. Ini yg membuat sering kelangkaan karena tidak tepat sasaran,” tegasnya. Akhirnya warga tidak mampu yang sesungguhnya justru sulit mendapatkan LPG 3 kilogram.
Tahun ini kuota subsidi yang tersedia sebanyak 19 ribu metrik ton untuk Balikpapan. “Kami khawatir menjelang Nataru biasanya permintaan dan daya beli masyarakat tinggi,” bebernya.
Seperti diketahui satu bulan lagi akan memasuki momen Natal. Biasanya hari besar keagamaan ini membuat kebutuhan LPG meningkat
Subari mengingatkan agen dan pangkalan harus tetap mendistribusikan kuota sesuai aturan. “Jangan sampai menyalahgunakan subsidi untuk lainnya yang berada di luar regulasi penerima gas subsidi,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II juga meminta data lengkap terkait agen kepada Bagian Ekonomi Setdakot Balikpapan. “Sehingga memudahkan kami dalam melakukan pengawasan sesuai tugas kami,” pungkasnya. (din/adv)