SAMARINDA – Menjelang akhir tahun 2025, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih belum memiliki pejabat definitif. Banyak posisi strategis eselon II saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt) karena proses pengisian jabatan belum tuntas.
OPD yang posisi kepalanya masih menunggu pejabat definitif, antara lain Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Selain itu, jabatan Direktur RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dan Direktur RS Kanujoso Djatiwibowo juga belum terisi penuh. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyampaikan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh padatnya agenda akhir tahun, terutama fokus pada penyerapan anggaran dan penyusunan laporan kinerja OPD.
Rudy menjanjikan pengisian jabatan definitif akan dipercepat setelah agenda akhir tahun rampung. “Sabar ya. Selambat-lambatnya Januari 2026,” ujarnya, memberikan tenggat waktu pengisian posisi-posisi penting tersebut.
Menanggapi isu yang mungkin muncul terkait proses seleksi jabatan, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa tidak ada praktik transaksional dalam proses pengisian posisi. “Yang jelas kalau di Pemprov Kaltim tidak ada, tidak ada praktik transaksional,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa seleksi pejabat dilakukan secara ketat dengan mengutamakan kompetensi dan profesionalisme. “Pertama soal profesionalisme, yang kedua kompetensi. Dua poin ini yang diutamakan, yang lainnya menyusul,” jelasnya.
Proses pengisian jabatan saat ini berlangsung melalui dua mekanisme, yakni rotasi internal dan seleksi terbuka (selter). “Kita terbuka. Sebagian ada yang selter, sebagian juga ada yang rotasi,” tutup Rudy. (mrf/beb)