SAMARINDA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meskipun terjadi penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
Agusriansyah memastikan alokasi dana untuk program percepatan penurunan stunting tidak akan dipangkas, menunjukkan komitmen kuat Pemprov dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat ini. “Pemangkasan ada, tapi bukan untuk anggaran stunting. Ini tetap kita jaga,” kata Agusriansyah, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan pendanaan khusus agar program penurunan stunting dapat berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk bertindak lebih agresif, terutama karena tren prevalensi stunting di beberapa daerah masih tergolong tinggi.
“Kita minta daerah betul-betul menjalankan aktivitas penanganan stunting supaya prevalensinya turun. Komitmen provinsi jelas terlihat dari anggaran yang tidak kita sentuh,” ujarnya.
Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim tahun 2024 menunjukkan empat wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi yang perlu mendapat perhatian khusus yakni Penajam Paser Utara (PPU): 32% (tertinggi), Kutai Barat: 27,6%, Kutai Timur: 26,9%, Balikpapan: 24,7% (mengalami kenaikan).
Agusriansyah menilai kondisi ini tidak boleh dibiarkan stagnan. Ia meminta semua pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar upaya penurunan stunting memberikan hasil nyata setiap tahun. “Kalau kolaborasi tidak kuat, angkanya akan stagnan. Kita ingin penurunannya terasa, bukan sekadar program rutin,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian penanganan stunting merupakan salah satu indikator penting yang digunakan pemerintah pusat dalam menentukan dana transfer ke daerah. Jika daerah tidak serius, terdapat risiko anggaran daerah ikut terpangkas. (adv/dprdkaltim/i)