SAMARINDA – Angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih mencapai 22,2 persen pada tahun 2024 kembali memicu kekhawatiran publik. Dengan 39.137 anak terdampak dan penurunan angka yang sangat lambat, hanya 0,7 persen dalam tiga tahun terakhir, Kaltim dinilai berada pada titik kritis menjelang perannya sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengingatkan bahwa stunting bukan hanya sekadar persoalan kesehatan anak, melainkan ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.
“Jika masih berkutat dengan stunting, bagaimana kita bisa mencetak generasi emas 2045? Stunting menghambat perkembangan otak dan produktivitas jangka panjang,” ujar Ananda.
Menurut Ananda, penanganan stunting harus dimulai dari hulu, yaitu fokus pada remaja putri dan ibu hamil. Ia menyoroti tingginya kasus anemia di Kaltim sebagai faktor pemicu utama kelahiran berisiko yang berujung pada stunting sejak awal kehidupan.
Selain itu, masalah sanitasi buruk di beberapa wilayah semakin memperburuk kondisi anak akibat tingginya penyakit infeksi. Hal ini memperlihatkan pentingnya intervensi lintas sektor, bukan hanya program gizi semata.
Ananda menilai bahwa Posyandu harus diperkuat sebagai pusat intervensi terpadu di lapangan. Namun, ia menyayangkan bahwa Posyandu hingga kini masih kekurangan tenaga kompeten, khususnya ahli gizi yang mampu menangani kasus stunting secara mendalam.
Dengan waktu yang semakin singkat menuju target Generasi Emas 2045, Ananda mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera mempercepat pemetaan keluarga berisiko, memperbaiki akses sanitasi, dan menambah tenaga kesehatan terlatih di lapangan.
“Kita ingin Kaltim benar-benar siap sebagai penyangga IKN. Itu mustahil jika masih ada puluhan ribu anak yang tumbuh tidak optimal,” pungkasnya, menegaskan bahwa penanganan stunting adalah investasi mendesak bagi masa depan Kaltim.(adv/dprdkaltim/i)