SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) telah merampungkan dan melaporkan hasil pelaksanaan Reses Masa Sidang III Tahun 2025. Dari kegiatan yang berlangsung pada 24–30 Oktober 2025 di enam Daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, Fraksi Golkar berhasil mengakomodir 619 aspirasi masyarakat yang tersebar di 185 titik di 8 kabupaten/kota.
Hasil reses yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-48 DPRD Kaltim menunjukkan bahwa permohonan terkait infrastruktur dasar menjadi sektor yang paling mendominasi. Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sayyid Muziburrahman, menyampaikan laporan hasil reses tersebut.
Sayyid Muziburrahman menjelaskan, permintaan perbaikan dan pengadaan infrastruktur, seperti akses jalan, jembatan, drainase, hingga normalisasi sungai menduduki posisi tertinggi dalam daftar aspirasi.
Selain infrastruktur, ketersediaan air bersih menjadi isu yang paling mendesak dan urgen di tengah masyarakat.
"Permintaan infrastruktur menduduki posisi tertinggi, lalu keluhan terhadap ketersediaan air bersih, kualitas air yang masih keruh, proses distribusi yang terhambat, hingga jaringan pipa sekunder yang sangat minim, menjadi laporan masyarakat kepada Fraksi Golkar untuk diberikan atensi oleh DRPD Kaltim," ucap Sayid.
Sorotan Program Pendidikan Gratis dan Layanan Kesehatan
Di sektor pendidikan dan kesehatan, masyarakat menyoroti program unggulan pendidikan gratis yang diusung oleh Pemprov Kaltim. Publik Kaltim menunggu kejelasan terkait teknis dan syarat bantuan pendidikan yang mencakup jenjang SD hingga SMA/SMK/SLB.
Selain kejelasan program, masyarakat juga meminta pembangunan sekolah baru, renovasi fasilitas pendidikan, pengadaan laboratorium, hingga penyediaan bahan ajar.
Sementara di bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan, terutama terkait pelayanan BPJS, menjadi harapan utama. Penambahan sarana dan fasilitas posyandu bagi balita dan lansia dinilai mendesak di beberapa daerah padat, seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Berau.
Dukungan UMKM dan Tindak Lanjut Aspirasi
Terakhir, di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), warga meminta pemerintah untuk memprioritaskan Kemudahan akses permodalan, Pelatihan dan pendampingan usaha dan akses pasar yang lebih luas.
Sayid Muziburrahman memastikan bahwa 619 aspirasi ini akan ditindaklanjuti. "Hasil reses ini, nantinya akan dibahas dan dijadikan sebagai bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim, yang akan diintegrasikan dalam proses Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) untuk selanjutnya akan dimasukkan dalam proses penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun anggaran berikutnya," tutupnya. (adv/dprdkaltim/i)