SAMARINDA– Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan akan berlanjut pada tahun 2026, meskipun menghadapi tantangan pemangkasan anggaran yang signifikan.
Pada tahun 2025, program unggulan Gubernur Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini menyasar seribu unit rumah di seluruh Kaltim dengan alokasi anggaran mencapai Rp25 miliar, yang berarti rerata paket perbaikan senilai Rp25 juta per rumah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, A.M Fitra Firnanda (Nanda), mengakui bahwa target unit rumah tahun depan dipastikan menurun karena pemangkasan transfer dari pusat yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Tahun depan masih menunggu hasil perhitungan. Yang pasti menurun karena pemangkasan,” ungkap Fitra Firnanda.
Strategi Menaikkan Paket Perbaikan
Meskipun anggaran PUPR-PERA secara keseluruhan melorot drastis—dari Rp3,6 triliun pada tahun 2025 menjadi hanya Rp834 miliar tahun depan—Dinas PUPR-PERA telah menyiapkan skema penyesuaian untuk menjaga kualitas perbaikan.
Skema yang disiapkan adalah dengan menaikkan nilai paket perbaikan per unit rumah dari Rp25 juta menjadi Rp35 juta.
“Untuk skema pembiayaannya naik. Tapi targetnya belum tahu. Masih menunggu hasil perhitungan,” lanjut Nanda menegaskan. Mengenai progres program yang berjalan tahun 2025, Nanda melaporkan bahwa target rehabilitasi seribu unit rumah hampir seluruhnya tuntas.
“Sudah mendekati 100 persen perbaikan RTLH yang tersebar di 10 kabupaten/kota,” katanya singkat, memastikan bahwa komitmen pemerintah provinsi untuk pengentasan RTLH tahun ini telah terpenuhi. (adv/diskominfo/i)