SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menunjukkan kepedulian kemanusiaannya. Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum), telah mengeluarkan Surat Edaran resmi yang mengajak seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan, organisasi, hingga masyarakat Kaltim untuk bergerak bersama membantu korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.9.1/4745/B.KESRA-I/2025, mengenai Penggalangan dan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana Alam Banjir Bandang dan Longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Gubernur Harum menekankan bahwa bencana hidrometeorologi tersebut telah menimbulkan kerugian besar dan korban jiwa, sehingga sangat membutuhkan dukungan solidaritas dari berbagai pihak.
“Partisipasi dan solidaritas seluruh pihak sangat diharapkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” kata Gubernur Harum, Rabu (10/12/2025). Melalui edaran tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud secara khusus mengajak Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltim, Direktur Utama BUMD, Perusahaan pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, Organisasi masyarakat dan seluruh warga Kalimantan Timur.
Gubernur Kaltim menetapkan bahwa jenis bantuan yang dikumpulkan adalah uang tunai, dengan mekanisme penyaluran yang terpusat melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim.
Seluruh bantuan dapat disalurkan melalui rekening resmi Bank Kaltimtara atas nama Kaltim Peduli Bencana dengan nomor rekening: 0011420044.
Penggalangan bantuan ini dijadwalkan berlangsung mulai 9 hingga 30 Desember 2025, atau menyesuaikan dengan durasi status tanggap darurat di daerah bencana. Laporan penerimaan dan penyaluran dana akan disampaikan secara resmi kepada Gubernur dan diumumkan melalui media Pemerintah Provinsi Kaltim.
Sebagai informasi, Pemprov Kaltim sebelumnya telah menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap awal senilai Rp7,5 miliar kepada korban bencana, di mana masing-masing Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menerima Rp2,5 miliar. (adv/diskominfo/KRV/pt)