SAMARINDA – Serapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tahun anggaran 2025 disebut masih relatif rendah menjelang penutupan tahun. Pemprov Kaltim kini tengah berupaya keras memaksimalkan realisasi belanja daerah.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mengakui bahwa realisasi keuangan sementara hingga saat ini masih berada di kisaran 75 persen. Sementara itu, angka pasti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) belum dapat dipastikan karena masih menunggu proses administrasi akhir.
“Kita tunggu sampai akhir tahun karena sekarang masih dalam proses, termasuk pembayaran paket-paket pekerjaan. Setelah seluruh pekerjaan selesai, angka finalnya baru bisa diketahui pada 31 Desember,” ujar Sri Wahyuni. Sri Wahyuni menjelaskan bahwa angka pasti SILPA belum dapat disampaikan karena seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan administrasi anggaran.
“Untuk angka SILPA, saat ini belum bisa disampaikan. Setelah seluruh OPD melaporkan bahwa pekerjaannya telah selesai, barulah kita bisa mengetahui angka finalnya. Jadi, untuk sementara SILPA masih ditahan,” jelasnya.Pemprov Kaltim menegaskan memiliki target untuk menekan angka SILPA seminimal mungkin. Berbagai upaya terus dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap secara optimal sesuai dengan rencana kerja.
Meskipun demikian, Sekprov menyebut bahwa munculnya SILPA tidak selalu disebabkan oleh kinerja yang kurang optimal. Ada beberapa faktor yang memengaruhinya, seperti pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan. Adanya sisa lelang. Efisiensi anggaran.
Sri Wahyuni menambahkan bahwa angka serapan dan SILPA yang tersedia saat ini masih bersifat sementara dan dievaluasi setiap pekan. Angka resmi baru akan dirilis setelah penutupan tahun anggaran dan seluruh laporan masuk.
“Untuk besaran pastinya, saat ini belum bisa ditentukan. Ini masih bersifat sementara dan dievaluasi mingguan. Setelah penutupan tahun anggaran dan seluruh laporan masuk, barulah dapat kami sampaikan secara resmi,” pungkasnya. (adv/diskominfo/mrf/beb)