TARAKAN - Vaksin mandiri dinilai Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu langkah dalam mempercepat herd immunity (kekebalan komunitas). Dalam prosesnya perlu diawasi dan diatur pemerintah.
Ketua IDI Kaltara, dr. Franky Sientoro, Sp.A, mengatakan, sebelum proses vaksinasi yang dilakukan saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sempat merilis hasil survei terkait vaksin Covid-19 yang digarap bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dengan dukungan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dalam survei tersebut 35 persen responden siap membayar vaksin atau vaksin mandiri.
“Ada 35 persen responden yang siap membayar atau melakukan vaksin mandiri, artinya hal ini juga nantinya akan dipikirkan pemerintah ke depannya yang membuka peluang untuk vaksin mandiri,” ujarnya, (20/1).
Pemerintah belum membuka vaksin mandiri dikarenakan jumlah vaksin yang terbatas. Sementara jumlah calon penerima masih banyak. “Langkah awal pemerintah menggratiskan vaksin ini saya nilai sudah tepat, di tahap awal tenaga kesehatan (nakes) yang diprioritaskan menerima vaksin tersebut,” ujarnya.
“Beberapa pihak sangat membutuhkan vaksin, seperti pelaku usaha, mereka membutuhkan vaksin tersebut untuk karyawannya yang bekerja di pabrik, di lokasi kerjanya tersebut sangat rentan tertular Covid-19. Sehingga dengan adanya vaksin tersebut tentunya memberikan kekebalan bagi karyawannya ketika bekerja di pabrik,” ujarnya.
Selain itu, dirinya menilai vaksin mandiri juga ikut membantu dalam hal pencapaian target vaksinasi secara nasional. Dalam prosesnya yang saat ini dinilai masih lamban. “Saya PIC atau penanggung jawab vaksinasi di RSUD Tarakan, dalam pelaksanaannya saya nilai cukup lamban, kita mengikuti pusat yang memberikan jadwal yang mana dalam sehari kita hanya melakukan 20 vaksinasi saja kepada penerima vaksin. Padahal saya bersama tim sanggup melakukan vaksinasi 50 hingga 100 orang,” ungkapnya.
Lambannya proses vaksinasi membuat dirinya pesimis untuk mencapai target 180 juta orang. Hingga Juli sudah harus mencapai target 50 persen orang yang divaksinasi.
“Saya melihat vaksinasi mandiri ini bisa membantu mencapai target, tinggal bagaimana pemerintah mengontrol harganya, agar tidak ada lagi pro dan kontra terkait harga seperti harga swab sebelumnya,” ujarnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Herry Johanes mengatakan, usulan Apindo terkait vaksin mandiri tidak lain melihat kondisi saat ini dimana pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaku usaha bersama karyawannya bisa mendapatkan vaksin tersebut.
“Sekarang pemberian vaksin dilakukan secara bertahap, dimana untuk tahap awal adalah nakes, tahap-tahap selanjutnya ini kita tidak tahu pelaku usaha berserta karyawannya kapan mendapatkan vaksin, sehingga tercetuslah usulan dari Apindo terkati vaksin mandiri yang mana kita meminta hal ini difasilitasi oleh pemerintah,” ujarnya.
Adapun vaksin mandiri yang diusulkan Apindo adalah vaksin pengadaan pemerintah yang biayanya tidak dibebankan ke Negara. Artinya pelaku usaha siap membayar vaksin tersebut dengan harga yang telah diatur oleh pemerintah.
“Jadi ini bukan perorangan, tapi perusahaan untuk karyawannya, dimana kita harapkan dengan adanya vaksin ini, bisa memberikan kekebalan kepada karyawan selama bekerja,” ujarnya.
Adapun usulan vaksin mandiri tidak lain melihat kondisi saat ini dimana ada aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dimana di dalam aturannya tersebut ada pembatasan jumlah pekerja maksimal 25 persen.
“Adanya pembatasan pekerja hingga 25 persen, tentunya memberikan dampak pada produksi pelaku usaha yang tidak mencapai target, tentunya hal ini nantinya berdampak pada merumahkan karyawan hingga pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga dengan adanya vaksin mandiri nantinya kita harapkan pembatasan 25 persen tersebut tidak diberlakukan kepada perusahaan yang sudah melakukan vaksin kepada karyawannya, selain itu kita juga ikut membantu dalam mempercepat herd immunity,” pungkasnya.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi vaksinasi Covid-19 juga sempat memberikan usulan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi perusahaan swasta guna mendorong percepatan vaksinasi secara nasional, khususnya bagi karyawan dan pekerja untuk segera bisa divaksin agar roda perekonomian bisa terus berjalan.
Izin pemerintah kepada swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri kepada karyawannya sangat ditunggu. Bahkan akan lebih baik jika diberikan kesempatan tidak hanya untuk karyawan saja, tapi juga untuk keluarga karyawan.
Seperti diketahui, hasil evaluasi BPOM menunjukkan, Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen, lebih tinggi dari standar WHO sebesar 50 persen.
DINKES FOKUS VAKSINASI TAHAP I
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman mengatakan bahwa pihaknya masih menyasar sasaran utama seperti yang dijadwalkan pemerintah pusat yakni tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Sehingga dalam hal ini, jika masyarakat sadar dan ingin melakukan vaksinasi secara mandiri oleh perusahaan dapat dilakukan.
“Tapi ketersediaan vaksin kita sekarang ini masih terbatas, mungkin kedepan perusahaan bisa saja mengajukan vaksinasi mandiri untuk melindungi karyawannya. Ya kemungkinan kedepan opsi vaksinasi mandiri itu bisa, tapi Kaltara belum,” ujar Usman.
Tak hanya itu, pihaknya juga belum mendapatkan adanya permintaan dari perusahaan terkait pelaksanaan vaksinasi mandiri, sebab saat ini sasaran tahap vaksinasi pertama yang ditujukan kepada tenaga medis. “Kami masih fokus pada sasaran yang sudah ditentukan, apalagi pengiriman vaksin ini bertahap dan sampai sekarang belum mencukupi sasaran kami,” katanya.
Usman menjelaskan tenaga kesehatan di Kaltara seluruhnya mencapai 7 ribu orang, jika dilakukan vaksinasi selama dua kali, maka membutuhkan 15 ribu dosis sehingga vaksinasi yang tersedia ditahap awal ini sangat kurang karena hanya mencapai 10 ribu dosis.
Menyoal tenaga kesehatan yang banyak terkonfimasi covid-19 dikatakan Usman masih dalam proses screening sehingga pihaknya akan memprioritaskan bagi tenaga kesehatan yang dinyatakan sehat dan tidak terkonfirmasi Covid-19. (jnr/shy/lim)
Editor : izak-Indra Zakaria