KPPN Tanjung Selor mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Juli mencapai Rp 3.95 triliun atau 49.10 persen dari total pagu sebesar Rp 8.05 triliun. Naik sebesar 10.03 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022.
Kepala KPPN Tanjung Selor, Juanda mengatakan, realisasi APBN mengalami pertumbuhan sebesar 10.03 persen year on year (YoY) dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Yakni, sebesar Rp 1,26 triliun atau 39,07 persen dari total pagu sebesar Rp3,22 triliun.
“Belanja negara dari APBN disalurkan untuk belanja belanja pemerintah pusat (BPP) pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD),” kata Juanda dalam keterangan rilisnya, Rabu (16/8).
Sementara itu, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Tanjung Selor, Benjamin merincikan realisasi BPP sebesar Rp 1,36 triliun atau 49.66 persen dari pagu sebesar Rp 2,74 triliun untuk disalurkan kepada 132 satker kantor vertikal di daerah dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor.
“Realisasi mengalami pertumbuhan cukup baik. Yakni, sebesar 10.65 persen (YoY) atau Rp 381.20 miliar dari realisasi bulan Juli tahun 2022 sebesar Rp 981.71 miliar atau 39.01 persen dari total pagu sebesar Rp2,51 triliun,” bebernya.
Adapaun realisasi BPP terbagi empat jenis belanja. Pertama, realisasi jenis belanja pegawai mencapai 62.59 persen atau Rp 316.62 miliar dari pagu sebesar Rp505.84 miliar. Kedua, realisasi jenis belanja barang mencapai 49.49 persen atau sebesar Rp 390.73 miliar dari pagu sebesar Rp 789.51 miliar. Ketiga, realisasi jenis belanja modal mencapai sebesar 45.22 persen atau sebesar Rp 655.42 miliar dari pagu Rp 1,44 triliun. Terakhir realisasi jenis belanja bantuan sosial sudah mencapai 100 persen dari pagu Rp 139 juta.
Kepala Seksi Bank KPPN Tanjung Selor, Ginanjar mengatakan bahwa realisasi untuk TKD sebesar sebesar Rp 2.59 triliun atau 48.82 persen dari pagu sebesar Rp 5,31 triliun. Anggaran TKD ini digunakan untuk penyaluran dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan DAK non fisik, dana desa (DD) dan dana insentif fiskal (DIF) yang disalurkan kepada Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau.
“Rincian realisasi dari dana TKD. Pertama, realisasi DBH sebesar Rp 837.89 miliar atau 41.46 persen dari pagu sebesar Rp 2.02 triliun. Kedua, realisasi untuk DAU sebesar Rp 1.38 triliun atau 55.94 persen dari pagu Rp2,47 triliun. Ketiga, realisasi DAK Fisik sebesar Rp 75.65 miliar atau 23.04 persen dari pagu sebesar Rp 328.3 milliar. Keempat, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp173.83 miliar atau 63.63 persen dari pagu sebesar Rp273.18 miliar. Kelima, realisasi Dana Desa sebesar Rp107.35 miliar atau 57.59 persen dari pagu sebesar Rp186.41 miliar,” ungkapnya.
Kemudian untuk DIF, realisasi sebesar Rp17.63 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp35.26 miliar. Dalam hal ini, KPPN Tanjung Selor terus mendorong kepada para kuasa pengguna anggaran (KPA) satker dan Pemda agar berupaya secara maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
“Penyaluran atas realisasi APBN diharapkan dapat mewujudkan belanja pemerintah APBN 2023 yang lebih berkualitas (spending better) dan dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (jai/har)