TARAKAN – Menindaklanjuti laporan masyarakat untuk menelusuri penyebab antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), anggota DPRD Tarakan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU kemarin (1/2).
Wakil rakyat dari gabungan komisi ini mendatangi dua SPBU serta satu APMS yang beroperasi di kota. Yakni SPBU di Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Gunung Lingkas serta SPBU di Mulawarman. Sementara APMS yang mendapat perhatian di Jalan Yos Sudarso.
Dari hasil sidak, tak berbeda dengan aduan masyarakat. Antrean panjang memang terjadi, terutama untuk kendaraan roda empat. Meski tidak menemukan oknum pengetap, namun anggota dewan mendapatkan sejumlah kejanggalan pada pelayanan SPBU yang menjadi salah satu penyebab antrean panjang.
Yang paling tampak, saat meninjau pelayanan pengisian BBM di SPBU Jalan Mulawarman. Pasalnya, kuota BBM untuk SPBU tersebut cukup banyak, dan dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di pusat kota.
Namun pelayanan yang diberikan pengelola justru memprihatinkan. Sebab petugas nozzle yang bekerja sangat terbatas. Termasuk tidak adanya kamera pengintai yang dipasang pengelola, sesuai standar keamanan SPBU.
“Kan undang-undang mengatur, salah satu syarat teknis yang harus dimiliki oleh pemilik SPBU, pertama dia harus punya nozzle, yang kedua dia harus punya CCTV. Ini CCTV-nya enggak ada, bagaimana kita mau mengontrolnya kalau CCTV-nya enggak ada,” ujar Wakil Ketua DPRD Tarakan Muddain, di sela-sela sidak.
“Yang kedua, satu dispenser itu mempunyai empat nozzle, ada dispenser yang mempunyai dua nozzle. Tapi petugas nozzle cuma satu orang. Gimana caranya mau melayani orang yang begini banyak,” sambung politisi partai Demokrat ini.
Dengan kekurangan SDM tersebut, Muddain menilai pemilik SPBU tidak memiliki itikad baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemilik SPBU hanya memikirkan keuntungan dengan menekan biaya operasional, tanpa memikirkan pelayanan baik dengan menambah karyawan.
Tidak terpasangnya kamera pengintai juga dinilai menghambat pengawasan. Karena Muddain mencurigai ada beberapa pengetap yang langsung meninggalkan SPBU setelah melihat rombongan DPRD Tarakan melakukan sidak.
“Begitu kita turun berapa banyak yang agak nakal-nakal sedikit langsung lari. Ini masalah. Dan kita mau ada kerja sama yang baik antara pemilik SPBU dan pemerintah. Informasi kita harus nyambunglah, supaya bagaimana cara penyelesaian permasalahannya maksimal,” tutur Muddain.
Menurutnya, rekomendasi pihaknya kepada pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bagi pengendara, tidak akan maksimal mengurai antrean kendaraan jika pelayanan yang diberikan pemilik SPBU tidak maksimal.
“Makanya kita minta dia (pemilik SPBU) untuk nambah karyawan. Mulai besok (hari ini, red) kita sudah minta dia,” ujarnya.
Selain itu, pembagian tugas bagi pekerja SPBU juga harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Sebab, pada dispenser Pertamax dan Pertalite, ditempatkan petugas lebih dari dua orang. Padahal tidak terjadi antrean kendaraan dalam pengisiannya. Hal itu dianggapnya sebagai kesalahan sistem pelayanan. Karena pengisian Premium yang menyebabkan antrean panjang, justru hanya dilayani satu petugas saja.
“Seharusnya yang di sana (pengisian Pertamax dan Pertalite) satu orang saja, digeser orang-orangnya ke sini supaya pelayanannya lebih cepat,” kesalnya.
Muddain juga meminta pemilik SPBU untuk berani melaporkan jika ada oknum pengetap yang sering melakukan aksinya di SPBU.