“Kita minta kerja sama yang baik dari pemilik SPBU, siapa para preman pengetap yang melakukan pengisian berulang-ulang, laporkan ke kita. Kita akan laporkan ke polisi untuk ditangkap supaya tidak menyengsarakan masyarakat yang lain,” tegasnya.
Sementara itu, dari hasil sidak di APMS di Jalan Yos Sudarso yang menjadi tempat para nelayan membeli solar subsidi, rombongan DPRD juga masih melihat antrean pengisian oleh nelayan. Penyebabnya, rekomendasi yang diberikan Pemkot Tarakan untuk membeli solar di APMS tersebut, terlalu banyak. Tidak sesuai dengan kuota.
Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DPPP) Tarakan, untuk membicarakan pengaturan pendistribusian solar subsidi bagi nelayan.
“Kan kita sudah bersepakat ada 4 APMS yang melayani nelayan, khususnya untuk Tarakan Tengah dengan Tarakan Timur. Kalau ini terdistribusi secara merata, tidak terkonsentrasi di satu tempat, saya pikir juga tidak ada masalah,” jelasnya.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk mempertimbangkan penambahan APMS mini di laut yang bisa melayani nelayan Tarakan Timur, terutama di daerah pesisir yang jauh dari kota. Seperti di Tanjung Batu, Tanjung Pasir dan Pantai Amal.
Hal itu menjadi perhatian dewan karena nelayan setempat rela membeli BBM dengan pengetap, mengingat ongkos operasional yang lebih mahal jika membeli langsung ke APMS. Kondisi itupula yang membuat dirinya tidak mau menyalahkan pengetap secara berlebihan.
“Artinya kan kita harus membuat regulasi, kita harus membuat aturan. Bagaimana caranya kita bernegosiasi kepada Pertamina, bisa enggak diberikan APMS mini di Tanjung Pasir, Tanjung Batu sama di Amal, supaya operasionalnya nelayan untuk mengambil ke sana enggak begitu tinggi,” tuturnya.
Dewan sendiri akan menindaklanjuti persoalan BBM ini dengan mengagendakan hearing bersama Pemerintah Kota Tarakan pada Senin (4/2) nanti, untuk membahas pembatasan penyaluran BBM subsidi.
Sementara itu, rasa kesal juga diungkapkan salah satu warga karena pelayanan yang kurang memuaskan di SPBU Jalan Mulawarman. Ia mengaku sering antre berjam-jam untuk membeli BBM untuk kendaraan roda empatnya, namun justru tidak mendapatkan karena keburu habis.
“Saya kurang lebih tiga bulan sudah antre di sini. Pas sampai di sini (giliran pengisian, red) bilang yang jaga ini habis pak. Saya antre berapa jam, sampai di sini habis, enggak sakit kah itu,” ujar H Abdul Wahab menuturkan kekesalannya.
Muhammad Yusuf Siyusmaran juga mengeluh hal senada. Ia berharap ada perhatian dari seluruh pihak agar pengisian BBM kembali normal.
“Kita terganggu dengan pekerjaan kita. Ada yang masih kita kerja ternyata lambat. Artinya kita lambat pulang, bos marah, dikira kita kerja main-main. Harapan solusinya bagaimana, minyak stabil, jadi kita datang, isi, langsung jalan, tidak menghambat pekerjaan kita,” harapnya.
Terkait kurangnya petugas nozzle di SPBU Mulawarman, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Disdagkop dan UMKM) Tajuddin Tuwo meminta dinas terkait menegur pemilik SPBU.
“Mudah-mudahan Dinas Tenaga Kerja bisa turun sekaligus memberikan teguran kepada pemilik SPBU terkait masalah tenaga kerja. Inikan kerja paksa namanya, satu orang menjaga empat nozzle. Jadi sangat sulit kita bayangkan bagaimana penjaga nozzle itu yang bekerja memegang empat nozzle sendirian,” timpalnya. (mrs/udi)
