TANJUNG SELOR – Penerangan Jalan Umum (PJU) masih menjadi keluhan masyarakat. Utamanya di beberapa ruas jalan Tanjung Selor yang juga ibu kota Kaltara ini masih gelap dan sepi. Bupati Bulungan Syarwani, mengaku akan menangani persoalan penerangan jalan umum seperti yang dikeluhkan masyarakat.
Diakuinya, dirinya telah memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan untuk mengalokasikan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2021, untuk pengalihan PJU Tenaga Surya (PJU-TS) ke PJU Listrik. Sehingga semua PJU-TS yang tepasang di sepanjang Jalan Jelarai sampai Tugu Putri Lemlai Suri (Telur Pecah), akan diganti. Sebab penggunaan PJU-TS selama ini dianggap kurang maksimal.
"Insyaallah bisa kita kejar di anggaran perubahan tahun ini," bebernya, Sabtu (21/8). Ditargetkan, paling lambat Desember nanti, PJU listrik sudah bisa beroperasi. Jika proses administrasi bisa cepat, maka sebelum Desember sudah bisa menerangi ruas jalan di Tanjung Selor.
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Kaltara, Suparje Wardiyono mengatakan, pihaknya telah bersurat dan berkoordinasi dengan Pemkab Bulungan terkait rencana pengalihan PJU-TS ke PJU Listrik. Bahkan, sudah bersurat ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPR-KP) Bulungan.
"Pada prinsipnya PLN siap memasok daya ke PJU,” kata dia.
Saat ini, total daya mampu sistem Tanjung Selor sudah mencapai 28 megawatt (MW) dengan beban puncak 15 MW. Artinya, masih memiliki cadangan daya sebesar 13 megawatt. PLN secara rutin, menyetor pajak penerangan jalan (PPJ) di Bulungan sebesar 10 persen, dari pelanggan pra bayar maupun pasca-bayar.
"Rata rata, Rp 800 juta per bulan disetor ke Pemkab Bulungan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.
Beban rekening Pemkab Bulungan, khusus penerangan jalan umum rata-rata Rp 250 juta per bulan. PLN juga siap berkoordinasi dan memberikan supervisi integrasi tersebut. Juga melakukan legalisasi PJU milik Pemkab Bulungan. (fai/udi)
Editor : izak-Indra Zakaria