TANJUNG SELOR – Ada empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini dibangun. Masing-masing dua di Kabupaten Nunukan dan Malinau. Di Kabupaten Nunukan dibangun di Sei Pancang Sebatik dan Desa Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan. Dua PLBN lainnya di Malinau, terdapat di Long Midang dan Long Nawang.
Namun, PLBN bukan menjadi solusi utama dalam mempertahankan wilayah perbatasan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah. Dia mengatakan, panjangnya garis perbatasan dan masih terbatasnya jumlah personel penjaga perbatasan, menciptakan adanya jalur ilegal atau jalur tikus untuk penyelundupan.
PLBN bukan solusi tunggal mengatasi masalah di perbatasan. Pembangunan PLBN di perbatasan tidak dapat menjawab permasalahan tersebut secara keseluruhan. “PLBN hanya melayani pelintas batas resmi dan para pelaku penyelundupan tidak akan melewati pos itu,” terangnya, Minggu (20/3).
Menurut dia, pembangunan PLBN sangat baik untuk wilayah Kaltara. Namun, untuk melakukan pengawasan maksimal di sepanjang garis perbatasan solusinya bukan hanya PLBN. Akan tetapi, dengan adanya penambahan personel pengamanan. Penambahan personel hingga mencapai jumlah ideal dapat menjadi solusi permasalahan penyelundupan di jalur-jalur ilegal.
“Pemerintah pusat juga dapat memberikan perhatian atas kondisi perbatasan RI-Malaysia di Kaltara,” harapnya.
Karena panjang garis perbatasan di Kaltara, dengan jumlah personel pengamanan masih belum sebanding, sehingga perlu perhatian pemerintah pusat. Masyarakat di perbatasan juga dapat berperan aktif dan bekerja sama dengan aparat. Untuk mencegah terjadinya penyelundupan di daerah perbatasan.
“Kita berharap kerja sama seluruh elemen masyarakat Kaltara untuk memberikan informasi kepada aparat. Mengenai kemungkinan terjadi penyelundupan narkoba, human trafficking bahkan teroris yang masuk di perbatasan,” tuturnya. (fai/uno/kpg/kri/k16)
Editor : uki-Berau Post