Sebagai provinsi yang baru berumur 9 tahun, Kaltara masih dianggap memiliki kesenjangan di seluruh sektor. Hal ini menjadi catatan pemerintah pusat.
TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengakui kesenjangan memang masih terjadi. Namun, hal itu perlu diatasi. Sebagai provinsi baru, ia juga meminta kerja sama antara pemerintah daerah untuk menangani masalah kesenjangan itu. Bahkan pemerintah pusat harus terlibat di dalamnya.
“Pemerintah pusat juga masih menganggap Kaltara memiliki daya saing yang rendah dan terjadi kesenjangan. Hal itu juga menjadi perhatian Pemprov Kaltara,” ungkapnya, Jumat (8/4).
Menurut mantan bupati Malinau itu, bukan hanya Pemprov Kaltara ataupun kabupaten maupun kota yang bertanggung jawab, melainkan juga ada tanggung jawab dari pemerintah pusat. Masih rendahnya daya saing dan kesenjangan, nyata terjadi dari tahun ke tahun. Itu lebih pada persoalan dasarnya.
Misalnya pembangunan kawasan perbatasan berupa wilayah, penyebaran informasi, jalan, teknologi. Itu yang bisa menciptakan kesenjangan. Bukan karena mereka tidak mau maju, tetapi berkaitan dengan keterbatasan dan ketidakmampuan pemerintah memfasilitasinya.
“Itu bukan hanya daerah, namun pusat juga bertanggung jawab. Sebab ada kebijakan yang menjadi wewenang pusat. Kalau dipersoalkan keterbatasan Kaltara. Seperti telekomunikasi, tidak serta-merta menjadi kelemahan Kaltara, namun karena perhatian yang tidak seimbang. Apalagi ada juga kebijakan pusat,” jelasnya. (fai/kpg/kri/k16)
Editor : uki-Berau Post