Edukasi Terus Diperlukan di Daerah Asal PMI
Aris juga menekankan bahwa edukasi yang intensif perlu dilakukan sejak dari daerah asal calon PMI. Pemahaman yang baik mengenai bahaya menjadi PMI ilegal harus terus disosialisasikan untuk menanggulangi praktik-praktik calo yang seringkali memperburuk keadaan.
“Edukasi perlindungan PMI harus dimulai dari daerah asal, terutama di pulau Sulawesi, NTT, dan Kalimantan. Jika mereka teredukasi dengan baik, seharusnya mereka tidak ingin berangkat secara ilegal,” tambah Aris. Dengan pendekatan yang lebih berbasis pada kesadaran masyarakat, diharapkan angka PMI ilegal dapat diminimalisir.
Tindak Lanjut Pemerintah Indonesia dan Malaysia
KRI Tawau tidak hanya meningkatkan edukasi di level masyarakat, tetapi juga bekerja sama dengan pihak berwenang di Malaysia untuk mengatasi masalah ini.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan lebih aktif dalam mendampingi calon PMI yang terjebak dalam praktik migrasi ilegal, serta melakukan pemantauan dan edukasi saat deportasi yang dilakukan oleh otoritas Malaysia, seperti melalui Nunukan.
Menurut Aris, salah satu kunci untuk menanggulangi masalah ini adalah memberantas para calo. Jika calo dihilangkan dan proses migrasi dilakukan melalui jalur resmi, maka praktik PMI ilegal bisa berkurang secara signifikan.
“Jika tidak ada lagi calo, maka semua PMI yang berangkat ke luar negeri akan melalui jalur resmi dan dilindungi secara hukum. Kami terus bekerja sama dengan pihak terkait untuk memastikan hal ini,” ujar Aris.