JAKARTA– Sejak rusuh terjadi di Papua Barat dan Papua, pemerintah mengambil sikap. Termasuk di antaranya membatasi akses internet. Meski sudah menjanjikan bakal membuka pembatasan tersebut, sampai kemarin pembatasan masih berlanjut. Pemerintah berjanji, janji itu akan ditepati apabila sampai Kamis (5/9) situasi dan kondisi di Papua maupun Papua Barat tetap kondusif.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, kondusifitas menjadi syarat mutlak sebelum pemerintah mencabut pembatasan akses internet. ”Kalau ada laporan di sana sudah kondusif, sudah berkurang hasutan hoax, detik itu juga kami akan cabut,” ungkap dia kemarin. Untuk memastikan itu, dia sudah berkoordinasi dengan kapolri dan panglima TNI yang sedang berada di Papua.
Mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu pun menyatakan, dirinya sudah mendapat laporan bahwa persebaran hoax lewat internet di Papua maupun Papua Barat sudah berkurang signifikan. ”Tetapi, dari informasi yang kami dapat, dari analisis keamanan, kami masih butuh waktu sebentar saja,” imbuhnya. ”Jadi, tanggal lima nanti kalau keadaan betul- betul kondusif kami buka kembali,” tambahnya.
Wiranto pun menegaskan, keputusan pemerintah membatasi akses internet di Papua dan Papua Barat semata-mata demi kebaikan masyarakat di sana. Itu dilakukan lantaran persebaran hoax turut memicu aksi massa yang berujung ricuh. ”Pelemotan ini, pembatasan ini karena reaksi dari satu kondisi. Kondisi yang terjadi membahayakan keamanan nasional,” bebernya. Karena itu, pemerintah tidak bisa berdiam diri.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga memastikan bahwa pemerintah belum mencabut pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat. Hanya saja, kali ini level pembatasan akses bakal diperkecil. ”Sedang kami siapkan sekarang per kabupaten kota,” terangnya saat ditemui di kantor presiden kemarin.
Dalam arti, bila sebelumnya pembatasan akses dilakukan di seluruh Papua dan Papua Barat, kali ini yang dibatasi hanya kabupaten dan kota tertentu yang dinilai masih belum pulih. ”Kabupaten kota yang tidak ada rusuh akan kami aktifkan,” lanjutnya. Atau yang sempat terimbas kerusuhan namun dinilai sudah kondusif.
Untuk saat ini, Rudiantara menyampaikan assessment masih dilakukan oleh pihak keamanan. Khususnya daerah mana saja yang akses internetnya sudah bisa dipulihkan dan mana yang belum. Alasan satu-satunya adalah keamanan. Mengingat hoax masih marak dan berpotensi buruk bila dibiarkan terakses bebas oleh masyarakat.
Diperkirakan, hari ini (4/9) sudah diketahui daerah mana saja yang akses internetnya bisa dibuka. Sehingga masyarakat setempat bisa kembali berselancar di dunia Maya untuk berbagai keperluannya. Sementara bagi yang masih dibatasi aksesnya, akan dilakukan pemantauan sampai dinilai benar-benar pulih.
Rudi menuturkan, hoax yang beredar terkait Papua begitu masif. ”Sampai 1 September lalu, sudah ada 521.215 url (Uniform Resource Locator) yang digunakan untuk mengirim hoax,” jelas Rudi, yang juga biasa disapa Chief RA itu. Artinya masih banyak upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk memberikan informasi yang sesat.
Langkah yang dilakukan Kemenkominfo adalah menurunkan atau take down url-url tersebut. Data tersebut dihitung sejak 18 Agustus lalu, yang berarti sudah berjalan selama 15 hari. Mayoritas informasi disebar lewat media sosial. Baik Twitter, Facebook, Instagram, maupun YouTube. ”Paling banyak lewat Twitter, ada 90 persen lebih,” tambahnya.
Sementara itu, Polri telah menetapkan 68 orang menjadi tersangka dalam kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa untuk di Papua telah ditetapkan 48 tersangka dan 20 tersangka di Papua Barat. ”Ini tersangka kerusuhan ya,” tuturnya. Selain itu juga ada seorang perempuan yang ditangkap di Bandara Manokwari.
Perempuan itu ditangkap karena kedapatan membawa ratusan bendera kecil bintang kejora. ”Masih dalam pemeriksaan di Polres Manokwari,” tuturnya. Belum diketahui, apakah ratusan bendera kecil itu akan digunakan untuk aksi selanjutnya. ”Belum diketahui kepentingannya. Namun, pasti nanti akan diketahui setelah pemeriksaan selesai,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut.
Terkait nama Benny Wenda yang disebut sebagai aktor kerusuhan di Papua, Dedi menjelaskan bahwa BW itu merupakan warga negara asing. Namun, didetksi bahwa melalui sejumlah akun menyebarkan foto dan video bersifat hoax. ”disebarkan yang bersangkutan melalui berbagai media,” ungkapnya. Bahkan, BW juga mengirimkan hoax itu kepada sejumlah pejabat negara di kawasan pasifik.
”Secara aktif menyebarkan. Bahkan, videonya kadang seolah-olah di Papua,” terangnya. Menurutnya, kondisi di Papua sudah sangat normal. Tidak ada aksi yang potensial membuat kerusuhan. Namun, ada penyerangan yang dilakukan terhadap pendulang emas di Kabupaten Yahukimo. ”Orang yang belum diketahui identitasnya menyerang pendulang emas,” tuturnya.
Penyerang menggunakan senjata tajam, anak panah dan tombak. Dalam kejadian tersebut diduga lima penambang meninggal dunia. ”Kejadian ini awalnya dilaporkan Kapolres Asmat,” tuturnya di kantor Divhumas Polri kemarin. Sebelum serangan tersebut, diketahui sama sekali tidak ada catatan konflik. Dia mengatakan, saat ini aparat sedang menuju ke lokasi untuk evakuasi dan penyelidikan. ”Masih proses ya,” terangnya.
Pasca rusuh terjadi di Papua dan Papua Barat, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto meralat rotasi dan mutasi perwira tinggi TNI yang ada dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/872/VIII/2019. Melalui surat keputusan terbaru, Hadi membatalkan rotasi Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau dari pangdam XVIII/Kasuari menjadi pangdam XVII/Cendrawasih. Dia tetap mengisi posisi lama. Jabatan pangdam XVII/Cendrawasih diamanatkan kepada Majyen TNI Herman Asaribab.
Anggota DPR dapil Papua John Siffy Mirin mendesak pemerintah segera membuka akses internet. Menurutnya, pemblokiran jaringan internet untuk menurunkan tensi konflik sangat tidak efektif. Justru dia menduga, potensi ketegangan belum akan mereda jika pemerintah tidak melakukan tindakan tepat. ’’Dengan memblokir internet berita menjadi simpang-siur,” kata John Siffy Mirin, di ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I DPR, kemarin.
Dia merasa prihatin karena denyut perekonomian mati total di Bumi Cenderawasih saat ini. Selain karena insiden kerusuhan, juga dipicu oleh jaringan internet yang off. ’’Bayangkan orang usaha mengandalkan internet. Sekarang tutup total,” kata legislator PAN itu. Menurutnya, pemerintah sebaiknya membuka ruang dialog daripada memblokir jaringan internet. Dengan dialog, papar John, pemerintah akan mengetahui duduk persoalan yang terjadi di lapangan.
Bila perlu juga mengundang kelompok yang berseberangan untuk meredam tensi ketegangan. ’’Kelompok yang selama ini berseberangan mari kita ajak dialog. Saya kira dialog adalah jalan keluar,” imbuhnya. Anggota Komisi V DPR itu lantas membandingkan cara penanganan konflik Aceh dengan Papua. Penanganan konflik Aceh, kata dia, jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi rakyat Papua. ’’Aceh diberi ruang berdialog. Dengan cara santun beretika dan bermartabat. Tapi kok Papua ini dibiarkan berlarut-larut,” tegas John Siffy Mirin.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo untuk segera turun ke Papua. Presiden, ujar dia, perlu blusukan ke Papua untuk mempercepat penanganan konflik. Dengan datang langsung, Jokowi bisa mengetahui suasana di ujung timur Indonesia itu. Presiden Jokowi musti segera mengagendakan dialog dengan berbagai pihak. Mulai dari tokoh masyarakat Papua, tokoh pemuda dan para pemuka agama setempat. ’’Ini penting agar presiden mengetahui keinginan masyarakat Papua,” kata Fadli Zon.
Terpisah, Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira meminta aparat bertindak tegas terhadap kelompok perusuh. Disampaikan, tindakan kriminal harus segera diatasi. Sikap keras itu harus ditunjukkan ke para kelompok pengacau. ’’Perlu sekali-kali kita tegas jika itu jelas-jelas bagian dari kelompok pengacau,” imbuh politisi PDIP itu. (byu/idr/mar/syn)
Editor : izak-Indra Zakaria