JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) langsung merespon pengembalian rekomendasi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mulyadi - Ali Mukhni. Partai banteng pun bakal tidak mengikuti pesta demokrasi di provinsi tersebut.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan,PDIP mengucapkan terima kasih kepada Mulyadi - Ali Mukhni yang telah mengembalikan rekomendasi kepada partainya. Sejak awal dia sudah menduga bahwa keduanya tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi.
Menurut Hasto, pihaknya bisa memahami sikap Mulyadi - Ali Mukhni, karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas. Bagi PDIP, kata dia, menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, apalagi ketika sudah menyangkut Pancasila.
Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indra Lukman mengatakan, secara pribadi dia sangat kecewa dengan keputusan Mulyadi - Ali Mukhin yang mengembalikan rekomendasi pilkada kepada PDIP. Apalagi, pengembalian rekomendasi disampaikan melalui media massa. "Seharusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan, datang nampak muka, dan pergi nampak punggung," tuturnya.
Dengan dikembalikannya rekomendasi, kata dia, partainya tidak mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2020. Sebab, pedaftaran pilkada sudah selesai. Keputusan itu akan disampaikan kepada DPP PDIP. Baginya berpolitik bukan hanya soal menang kalah, dan tidak sekedar tentang kontestasi atau pilkada, tetapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai.
Alex juga mengajak kader dan simpatisan PDIP mengonsolidasikan barisan untuk tetap melaksanakan arahan Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri dan pesan Puan Maharani untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumatera Barat dengan mengamalkan Pancasila.
PDIP sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik. "Dan kami tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," terang Alex. Dia mengatakan, partainya akan terus berjuang merebut hati rakyat Tanah Minang. Meski ada upaya politisasi pernyataan Puan.
Pengembalian rekomendasi itu tidak lepas dari kontroversi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Saat pengumuman rekomendasi pilkada pada Rabu (2/8) lalu, Puan mengatakan bahwa dirinya berharap Sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Pernyataan itu pun berbuntut panjang.
Hasto menambahkan bahwa komitmen PDIP terhadap Pancasila dan kemajuan Sumbar tidak pernah surut. Walaupun dalam 10 tahun terakhir ada sesuatu yang berbeda. Yaitu, Jokowi dan PDIP kalah pada Pemilu 2014 dan 2019. PDIP tetap selalu mendorong Jokowi untuk sering datang ke Sumbar dan membangun daerah tersebut.
Dia menegaskan, sikap PDIP terhadap Sumbar tidak berubah, karena provinsi tersebut memiliki sumbangsih terhadap kepeloporan kemerdekaan Indonesia yang luar biasa. "Jadi, wajib hukumnya bagi Presiden Jokowi dan kader PDIP mendukung kemajuan Sumbar," pungkasnya. (lum)
Editor : izak-Indra Zakaria