Kabinet Prabowo-Gibran bakal gemuk. Namun, langkah itu diklaim bukan sekadar mengakomodasi parpol pendukung, tapi untuk menghadapi tantangan pada masa mendatang.
JAKARTA-Lobi-lobi politik untuk memperebutkan jatah kursi kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus berlangsung. Perkembangan terbaru, Prabowo dikabarkan ingin menambah jumlah kementerian. Dari saat ini yang sebanyak 34 menjadi 40 kementerian.
Wacana itu, Senin (6/5) ditanggapi Partai Gerindra. Partai yang dipimpin Prabowo tersebut menilai, penambahan jumlah menteri bukan sekadar untuk mengakomodasi partai politik (parpol) pendukung. Tapi, juga untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, penambahan kementerian menjadi 40 memang membuat kabinet makin gemuk. ”Kalau gemuk dalam konteks fisik orang itu kan memang tidak sehat. Tapi, dalam konteks negara, jumlah yang banyak itu artinya besar, buat saya bagus," terangnya.
Habib (sapaan Habiburokhman) menyebutkan, Indonesia merupakan negara besar. Tantangan di masa depan juga kian besar. Karena itu, wajar jika Prabowo membutuhkan banyak orang untuk menghadapi tantangan tersebut. Menurut Habib, melibatkan banyak orang dalam pemerintahan tidak menjadi masalah. ”Justru semakin banyak semakin bagus," tutur legislator asal DKI Jakarta itu.
Habib menjelaskan, selama lima tahun dirinya menjadi anggota DPR, banyak masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa. Misalnya di Kementerian Hukum dan HAM, banyak keditjenan yang berbeda satu sama lain secara ekstrem.
Begitu juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian itu mencampur dua bidang menjadi satu. Bahkan, kementerian tersebut pernah mempunyai dua mitra kerja di DPR. ”Tentu hal seperti itu harus disempurnakan,” tuturnya.
Penyempurnaan tersebut tentu akan berdampak pada pengembangan jumlah kementerian dan lembaga. ”Itu merupakan konsekuensi. Yang jelas, praktik-praktik sebelumnya perlu penyempurnaan," imbuhnya.
Apakah rencana penambahan kementerian sudah dibahas di internal Koalisi Indonesia Maju (KIM)? Habib mengatakan, dirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya. Dia hanya bisa menjelaskan kemungkinan dan alasan dari wacana penambahan kementerian. Soal pembentukan kabinet, formasi, dan jumlah menteri, itu semua menjadi kewenangan penuh Prabowo. ”Apakah besar itu efektif, tidak efektif, dan lain sebagainya, kan tentu pertimbangan beliau," tegasnya.
Sementara itu, Partai Demokrat turut buka suara mengenai istilah orang toksik yang disebut Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron mengatakan, pihaknya sepakat dengan pernyataan Luhut tersebut. Dia juga sepakat bahwa orang toksik merupakan figur yang berpotensi membuat masalah.
Lantas, siapa orang toksik yang dimaksud? Herman enggan berspekulasi. Namun, menurut dia, masyarakat bisa menilai kubu mana yang selalu berseberangan dan selalu mencibir Prabowo. ”Jika ini (orang yang selalu mencibir Prabowo, Red) yang dimaksud, memang harus berhati-hati,” tuturnya.
Meski demikian, Herman mengakui bahwa saat ini Prabowo harus memperkuat posisi politiknya. Baik di koalisi pemerintahan maupun parlemen. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo soal komposisi kabinet di pemerintahan mendatang.
“Semua itu menjadi domain dan hak mutlak Pak Prabowo sebagai pemimpin koalisi dan presiden terpilih,” imbuh politikus yang kini menjabat anggota DPR Komisi VI tersebut. (lum/JPG/rom/k15)
Editor : Indra Zakaria